Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 124
mengeluarkan keputusan apabila pemberian hak atas tanah seperti Hak Guna Usaha
(HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) itu diberikan di awal dan diperpanjang di
muka ini dilarang. Karena MK telah memutuskan frasa diperpanjang di muka
tersebut karena khawatir menimbulkan monopoli.
Namun pihaknya melihat di RUU Ciptaker, pasal dengan frasa tersebut dimunculkan
kembali. Tepatnya di bagian Pertanahan, isinya pemberian hak atas tanah dapat
pertama kali dan diperpanjang dan diberikan sekaligus.
Omnibus Law Sejalan dengan Prinsip Desentralisasi "Ini kan berarti mereka
memunculkan kembali apa yang sudah dibatalkan oleh MK. Walaupun bukan dalam
UU yang sama perubahannya. Karena MK bilang bahwa apabila diperpanjang
sekaligus ini jelas menciderai prinsip-prinsip ekonomi yang ada di pasal 33 ayat 3
dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Karena ha katas tanah ini harus dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," urainya.
Untuk itu, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) untuk mengkaji secara komprehensif implikasi dari semua aturan yang
dinormakan di dalam RUU Ciptaker.
Hal ini disebabkan dampak pengaturan RUU ini bersifat luas dan sistemik.
Di sisi lain, Rahmah juga mengungkapkan, dari 79 UU yang akan terpengaruh oleh
beleid omnibus law itu, sebanyak 29 UU sudah pernah diujimaterikan ke MK. Ada
pula 54 putusan MK yang bertautan dengan undang-undang diubah oleh RUU sapu
jagat ini. (OL-7).
Page 123 of 126.
