Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 123
Title 31 PASAL DI RUU CIPTAKER DINILAI LANGGAR KONSTITUSI
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 05 Maret 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/294598-31-pasal-di-ruu-ciptaker -dinilai-langgar-
Page/URL
konstitusi
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
KONSTITUSI dan Demokrasi (KODE) Inisiatif mencatat ada 31 pasal dalam
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang melanggar konstitusi atau
inkonstitusional.
Koordinator Bidang Konstitusi dan ekonomi KODE Inisiatif Rahmah Mutiara
menyebutkan inkonstitusionalitas pasal dalaam RUU Cipatker itu terjadi karena tidak
mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan substansi
pasal tersebut.
"Sebenarnya kan kalau sudah dibatalkan oleh MK secara keseluruhan, terus
kemudian dimunculkan lagi, itu kan berarti dia sudah melanggar apa yang sudah
diputus MK. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Itu dihidupkan
kembali, untuk apa? Karena itu sudah jelas-jelas dia sudah dibatalkan oleh MK,"
tandasnya kepada Media Indonesia, Kamis (5/3).
Dari 31 pasal yang tidak memperhatikan putusan MK, Rahmah membaginya menjadi
tiga polarisasi. Pertama, putusan MK tidak ditindaklanjuti di dalam RUU Ciptaker.
Dengan kata lain, norma-norma yang telah dibatalkan atau ditafsirkan MK tidak
diakomodasikan ke dalam RUU Cipta Kerja.
"Kedua, tindak lanjut terhadap putusan MK bersifat parsial atau hanya sebagian
yang diakomodasikan di dalam RUU Cipta Kerja," imbuhnya.
Serikat Pekerja akan Tetap Berunjuk Rasa Soal Omnibus Law Ketiga, munculnya
pasal zombie atau pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK akibat bertentangan
dengan UUD 1945. Namun, pasal-pasal tersebut dihidupkan kembali oleh
pemerintah di dalam RUU Cipta Kerja.
Menurut Rahmah ini jelas pelanggaran hukum. Karena MK memiliki kewenangan
untuk menyatakan bahwa suatu Undang-undang bertentangan atau tidak dengan
suatu putusan.
"Iya walaupun putusannya ada di Undang-Undang lain (RUU Ciptaker). Karena kan
putusan MK ini bersifat Argaomnes. Jadi apa yang sudah ditafsirkan oleh MK berlaku
pada seluruh ketentuan yang ada," jelasnya.
Ia mencontohkan di ranah UU Penanaman Modal, sebelumnya MK pernah
Page 122 of 126.
