Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 125
Title PEMERINTAH SUSUN 36 RPP PELAKSANA OMNIBUS LAW CIPTAKER
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 05 Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200305184635-92-480899/pemerint ah-
Page/URL
susun-36-rpp-pelaksana-omnibus-law-ciptaker
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pemerintah sedang menyusun peraturan pelaksanaan omnibus law
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dalam bentuk Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ada 36
RPP dan tujuh Rperpres yang sedang digodok oleh kementerian/lembaga (K/L). Hal
itu dilakukan secara paralel dengan proses pembahasan draf omnibus law RUU Cipta
Kerja antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Drafnya sudah dibahas tapi tentu akan menyesuaikan dengan pasal-pasal yang
disetujui oleh DPR," ucap Airlangga, Kamis (5/3).
Menurut dia, proses penyusunan RPP dan Rperpres akan mengikuti dinamika yang
terjadi di DPR. Dengan demikian, nantinya poin-poin dalam RPP dan Rperpres tak
berbanding terbalik dengan isi RUU Ciptaker.
"Kalau rancangan kan bisa tetap menyesuaikan pada apa yang diusulkan, tapi
implementasinya tergantung persetujuan yang dicapai. Semua proses paralel," jelas
Airlangga.
Diketahui, pembahasan RUU Ciptaker antara pemerintah dengan DPR belum
dimulai. Hal ini karena DPR sedang memasuki masa reses sejak 27 Februari 2020
sampai 22 Maret 2020.
Namun, draf RUU itu sendiri telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu
(12/2) lalu.
Meski belum ada pembahasan antara pemerintah dengan DPR, tapi sudah
mendapatkan kritik keras dari buruh, salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI).
Mereka menolak draf omnibus law RUU Cipta Kerja karena ada beberapa perubahan
yang dianggap merugikan buruh. Salah satunya perhitungan upah minimum.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dalam draf RUU Ciptaker tak lagi diatur soal
upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota
Page 124 of 126.
