Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020

bagi para buruh di perusahaan multinasional.

KSPI menganggap buruh di perusahaan multinasional lebih rentan tertular virus
korona karena sering berinteraksi dengan tenaga kerja asing (TKA) dari berbagai
negara.

Said menjelaskan, jika seorang buruh tertular oleh TKA maka potensi penyebaran
virusnya akan semakin masif. Apalagi, jumlah karyawan di sejumlah pabrik seperti
garmen, otomatif, dan tekstil bisa mencapai ratusan bahkan ribuan orang.

"Kami minta pemerintah memperhatikan kami para buruh karena kami merasa
teracam akan korona," ujarnya.

KSPI menyarankan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan berkala kepada TKA
yang bekerja di pabrik multinasional, terutama setelah bepergian dari negara yang
terkena wabah korona.

Permintaan ini disampaikan karena KSPI curiga dengan kapasitas pemeriksaan
kesehatan warga negara asing (WNA) yang dilakukan di berbagai bandara.
Menurutnya, banyak TKA yang mengakui longgarnya pengawasan di bandara
Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

"Ketika kami cek dan kami diskusi dengan tenaga kerja asing itu mereka juga aneh
kok di bandara Indonesia longgar sekali, nggak ada pemeriksaan suhu, atau
berbanjar dan berbasis diperiksa," paparnya.

Said juga menyinggung terbatasnya fasilitas kesehatan di berbagai perusahaan.
Keterbatasan ini membuat pekerja kurang merasa aman, apalagi saat virus korona
sedang mewabah seperti sekarang.

"Fasilitas kesehatan di tingkat perusahaan biasanya adalah klinik perusahaan yang
punya keterbatasan karena dia sifatnya semacam P3K. Oleh karena itu, tidak
memungkinkan untuk melakukan antisipasi atau deteksi dini terhadap virus korona
di tingkat pabrik atau perusahaan," ujarnya.

Terakhir, KSPI meminta serikat buruh dan pekerja untuk tidak panik dan tertekan
dalam menghadapi wabah korona.

Dugaan kurang optimalnya pengawasan terhadap penumpang dari luar negeri di
bandara sebenarnya sudah ditanggapi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,
Senin (2/3/2020) lalu. Dalam tanggapannya, Budi menyebut pengetatan
pengawasan sudah dilakukan jajarannya bahkan sebelum WHO menetapkan status
darurat wabah korona.

"Kemenhub telah melakukan koordinasi dengan KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan)
dan seluruh stakeholder terkait baik di bandara maupun pelabuhan untuk
memperketat pengawasan masuknya penumpang internasional," ujar Budi dikutip

Page 116 of 126.