Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2019
P. 73
Pada perkembangan lain, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
(Dirjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono tak
memungkiri bahwa revolusi industri 4.0 akan mengubah karakter baik individu,
masyarakat, maupun industri.
Ke depannya, akan ada segelintir sektor industri yang menjadi kedaluwarsa bahkan
tidak dibutuhkan lagi. Berbagai jenis industri baru pun akan bermunculan.
Oleh karena itu, sebutnya, pemerintah sedang mengebut pembuatan strategi
transformasi industri yang baik dan berorientasi jangka panjang. Dari situ, nantinya
akan dibuat pemetaan jabatan baru yang dibutuhkan oleh industri baru.
"Nah, ini yg perlu kami siapkan. Kami harus mampu menyiapkan SDM dengan
keterampilan baru yang dibutuhkan oleh new industry ini," ujarnya.
Dia mengakui, program BLK saja tidak akan cukup untuk menyiapkan seluruh
kebutuhan SDM terampil saat era automasi. Persiapan tenaga kerja menghadapi era
revolusi industri harus juga ditunjang dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP),
pusat pelatihan yang dikelola pelaku industri, dan sekolah vokasi yang mumpuni.
Pada prinsipnya, sebut Bambang, persiapan tenaga kerja menghadapi era revolusi
industri 4.0 ini adalah urusan semua pihak, bukan semata-mata tanggung jawab
pemerintah.
"Jadi industri harus peduli terhadap pengembangan kualitas SDM nasional. Para
pekerja juga harus selalu meng-update kompetensinya agar sesuai dengan
kebutuhan pekerjaan-pekerjaan baru."
Pekerjaan operator atau yang terus menerus dilakukan secara monoton pasti akan
berkurang saat era automasi. Sebaliknya, pekerjaan yang menuntut inovasi dan
kreativitas akan tumbuh cukup banyak.
"Seperti operator mesin pasti akan berkurang. Namun, kalau yang menuntut
kreativitas seperti animator film, YouTuber pasti akan bertambah banyak."
KETIADAAN REGULASI
Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan, tantangan sektor ketenagakerjaan di
Indonesia dalam menghadapi industri 4.0 adalah belum adanya regulasi yang
melindungi hak pekerja dan mengatur kemitraan sosial dalam bisnis berbasis
teknologi.
Padahal, tenaga kerja berpendidikan rendah berisiko tinggi tergantikan mesin saat
era automasi tiba. "Ini tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi
juga pelaku industri, dunia pendidikan, dan serikat pekerja," katanya.
Page 72 of 117.
