Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2019
P. 74

Saat ini, sebutnya, yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi industri 4.0
               adalah mengupayakan skema jaminan sosial baru yakni SDF dan UB untuk para
               korban PHK.

               Konsep jaminan sosial ini berupa kombinasi alokasi anggaran negara, peningkatan
               manfaat tambahan untuk SDF dan UB BPJS Ketenagakerjaan, restrukturisasi iuran
               perusahaan dan pekerja, serta akumulasi dan pemanfaatan dana-dana dari
               perusahaan melalui berbagai skema seperti corporate social responsibility (CSR).

               Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri berpendapat, paradigma pemerintah
               dalam melindungi tenaga kerja juga perlu diubah dalam menghadapi era revolusi
               4.0.

               Pasalnya, perkembanhan teknologi informasi juga berdampak terhadap perubahan
               jenis dan pola kerja.

               Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berperan untuk melindungi tenaga kerja,
               tetapi pada persiapan kemampuan pekerja.

               "UU Ketenagakerjaan yang sekarang juga tengah kami tinjau untuk diperbarui agar
               relevan dengan perkembangan zaman. Kami tengah minta pendapat sejumlah
               pihak, termasuk soal aturan pekerja parug waktu dan kontrak karena ke depan
               trennya bukan lagi pekerja tetap," ucapnya.

               Berdasarkan survei International Labor Organization (ILO), lanjut Hanif, sebanyak
               58% jenis pekerjaan yang ada saat ini akan hilang di masa depan. Sebaliknya, 65%
               pekerjaan baru yang belum dikenal saat ini akan makin bermunculan.

               "Untuk itu, pemerintah sedang melakukan pemetaan, untuk membantu input SDM,
               baik melalui pendidikan maupun pelatihan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,"
               tutur Hanif.

               Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menilai, dalam menghadapi
               industri 4.0 perlu ada kolaborasi intensif antara pekerja, pengusaha, pemerintah,
               dan dunia pendidikan. Tanpa kolaborasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja
               melalui sejumlah program yang digalakkan oleh pemerintah bakal percuma.

               "Selain itu, perlu ada penguatan aturan undang-undang yang melindungi tenaga
               kerja pada masa mendatang. Ini yang enggak boleh luput," ujarnya

               Lalu sudah siapkah pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk bersinergi
               menyongsong industri 4.0?









                                                       Page 73 of 117.
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79