Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020

pada proyek Kartu Prakerja maka akan dapat diduga telah terjadi pemahalan harga
sebesar Rp 2,28 triliun sehingga merugikan negara," ucap Boyamin.

Kedua, lanjut dia, terdapat dugaan salah perencanaan, tidak efisien, dan tidak tepat
sasaran sehingga sulit pertaanggungjawaban hasilnya secara riil dan terukur.

"Menurut Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menilai penggunaan anggaran
Rp5,6 triliun tersebut tidak efisien. Pasalnya, besaran anggaran tidak sesuai dengan
kualitas pelatihan yang diberikan secara daring," ujar dia.

Ketiga, ia mengatakan bahwa diduga penunjukan delapan platform digital tersebut
mengarah kepada praktik usaha tidak sehat.

"Bahwa proses penunjukan delapan perusahaan penyedia jasa dilakukan secara
tertutup dan memungkinkan terdapat perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi
dikarenakan tidak ada pengumuman persyaratan administrasi dan teknis untuk
mengerjakan proyek Kartu Prakerja," tuturnya.

Keempat, sumber pendanaan tidak ada dasar hukumnya.

"Bahwa berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang COVID-19 berlaku pada
31 Maret 2020 sedangkan proyek ini dimulai pada 20 Maret 2020 sehingga patut
dipertanyakan sumber dana dan dasar hukumnya," ujar Boyamin.

Saat ini, ada delapan mitra program Kartu Prakerja itu yakni Tokopedia, Ruang
Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari
pemerintah yakni Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) Kementerian
Ketenagakerjaan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah Editor: Tasrief Tarmizi COPYRIGHT (c)2020 .

Page 213 of 250.