Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 213

Title          KPK DIMINTA KAWAL KARTU PRAKERJA CEGAH POTENSI KORUPSI
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      23 April 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1439944/kpk-diminta-kawal-kartu-prak erja-cegah-
               Page/URL
                              potensi-korupsi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Jakarta - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengirimkan surat ke Komisi
               Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta lembaga antirasuah itu mengawal dan
               mencegah potensi korupsi atas proyek kartu prakerja tahun 2020 dengan anggaran
               Rp5,6 triliun.

               "Hari ini sekitar pukul 13.00 WIB, MAKI telah berkirim surat melalui email kepada
               pengaduan masyarakat KPK yang intinya meminta KPK mengawal dan mencegah
               korupsi atas proyek Kartu Prakerja tahun 2020 anggaran Rp5,6 triliun," ucap
               Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

               MAKI, kata dia, saat ini belum melaporkan dugaan korupsi dikarenakan belum
               terjadi pembayaran secara lunas terhadap proyek ini sehingga belum terjadi
               kerugian negara.

               "Namun demikian, kami tetap meminta KPK mengawalnya karena ke depannya
               berpotensi korupsi karena besarnya anggaran dan jenis pekerjaan yang sulit
               diukur," ujar Boyamin.


               Dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK itu, terdapat empat poin dugaan
               potensi tindak pidana korupsi pada proyek Kartu Prakerja jika tidak dicegah sejak
               dini.


               Pertama, kata Boyamin, diduga akan terjadi pemahalan harga (mark up) sebesar
               Rp2,58 triliun.


               "Hal ini berdasar pendapat Peneliti INDEF Nailul Huda menyebut delapan platform
               digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan kartu
               prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp3,7 triliun. Ini berarti masing-masing
               platform bisa meraih keuntungan dari proyek Rp457 miliar perplatform jika
               keuntungan tersebut dibagi rata,"t uturnya.

               Ia mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah memberikan batasan
               keuntungan pada kisaran sekitar 20 persen atau Rp5,6 triliun dibagi 20 persen
               adalah Rp1,12 triliun.

               "Jika keuntungan Rp3,7 triliun dan dikurangi Rp1,12 triliun maka akan terjadi
               pemahalan harga Rp2,58 triliun sehingga dengan keuntungan di atas 20 persen




                                                      Page 212 of 250.
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218