Page 234 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 234
Judul Pemprov DKI: Penetapan UMP Tidak Pernah Ada Kesepakatan
Nama Media merdeka.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.merdeka.com/jakarta/pemprov-dki-penetapan-ump-tidak-
pernah-ada-kesepakatan.html
Jurnalis Yunita Amalia
Tanggal 2021-12-27 16:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta) Pada saat pembahasan tidak ada kesepakatan bukan tahun 2021, tahun-tahun lalu
juga tidak ada kesepakatan, apakah 2021 ada kesepakatan? tidak. Tapi kami ikut membicarakan
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta) 5,1 tidak direvisi kembali, tetapi dalam SK tersebut diberikan ruang terhadap
perusahaan-perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan pada saat pandemi Covid-19.
Seperti tahun kemarin
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta) Kita tidak bsa menanggapi surat Kemenaker karena kan kami sudah melakukan
diskusi panjang dan sudah memutuskan 5,1 persen
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah
mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tidak pernah ada kesepakatan antara
pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Kondisi tersebut juga berlaku di kenaikan UMP DKI Jakarta
2022.
PEMPROV DKI: PENETAPAN UMP TIDAK PERNAH ADA KESEPAKATAN
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah
mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tidak pernah ada kesepakatan antara
pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Kondisi tersebut juga berlaku di kenaikan UMP DKI Jakarta
2022.
233
