Page 236 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 236

Judul               Negosiasi Ternyata Ditolak, Menaker Minta Anies Ikuti PP 36 soal Nilai
                                    UMP 2022
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.suara.com/news/2021/12/27/160935/negosiasi-ternyata-
                                    ditolak-menaker-minta-anies-ikuti-pp-36-soal-nilai-ump-2022
                Jurnalis            Agung Sandy Lesmana
                Tanggal             2021-12-27 16:09:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  sempat  bersurat  ke  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida
              Fauziyah, sebelum melakukan revisi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Isinya, Ida diminta
              mempertimbangkan kembali formula untuk penentuan UMP yang dinilai tidak cocok untuk Ibu
              Kota. Namun, ternyata Ida tak bergeming dan meminta Anies mengikuti aturan yang dipakai,
              yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.



              NEGOSIASI TERNYATA DITOLAK, MENAKER MINTA ANIES IKUTI PP 36 SOAL NILAI
              UMP 2022

              Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat bersurat ke Menteri Ketenagakerjaan
              Ida Fauziyah, sebelum melakukan revisi nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Isinya, Ida
              diminta  mempertimbangkan  kembali  formula  untuk  penentuan  UMP  yang  dinilai  tidak  cocok
              untuk Ibu Kota.

              Namun, ternyata Ida tak bergeming dan meminta Anies mengikuti aturan yang dipakai, yakni
              Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

              Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi)
              DKI, Andri Yansyah yang mengaku sudah mendapatkan surat balasan dari Ida pada tanggal 18
              Desember lalu.

              "Jawabannya terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu pada PP 36," ujar
              Andri dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12/2021).

              Karena  tidak  menggunakan  PP  36,  Andri  menyebut  pihaknya  menggunakan  sejumlah
              pertimbangan. Misalnya, proyeksi Bank Indonesia, tanggapan Badan Pembangunan Nasional,
              angka inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).





                                                           235
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241