Page 241 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Dikatakan Andri, 3 aturan itu sudah tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No 1517/2021
tentang Upah Minimum Provinsi 2022 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan tertangal 16 Desember 2021.

Ketiga aturan itu yakni, UU No 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, UU No
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No 30/2014 tentang Administrasi
Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 11/2020 tentang
Cipta Kerja.

Selain tiga aturan itu, kenaikan juga dilakukan dengan pertimbangan lain.

"Berdasarkan pertimbangan, proyeksi dari BI, tanggapan Bappenas, lalu angka yang dikeluarkan
dari BPS. Rilis BPS data nasional menyebutkan 5,1 pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu
selama ini yang dipakai," ungkap Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).

Menurut Andri, pertimbangan itu berbeda jika dibandingkan dengan yang digunakan dalam SK
Gubernur Nomor 1395. Dalam SK UMP yang belum direvisi itu, Anies masih menggunakan PP
36/2021 sebagai acuan.

Namun, dalam SK yang baru ini, Anies tidak mencantumkan PP 36/2021 sebagai acuan hukum.

Andri mengatakan sebelum merevisi UMP, Pemprov DKI sempat bersurat ke Kementerian Tenaga
Kerja. Namun, pihak Kemenaker baru memberi jawaban ke Pemprov DKI pada 18 Desember
atau dua hari setelah SK terbaru diterbitkan.

"Jawabannya (Kemenaker) terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu
pada PP 36," kata Andri.

Namun, Andri belum menjelaskan secara rinci mengapa Pemprov DKI tidak menggunakan PP
36/2021 sebagai dasar hukum penetapan UMP 2022 yang baru ini. Menurut dia, pihaknya belum
bisa menanggapi lebih lanjut mengenai hal ini.

"Kita tidak bisa menanggapi surat Kemnaker karena kan kami sudah melakukan diskusi panjang
dan sudah memutuskan 5,1 persen," tandasnya.

240