Page 243 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 243
Ternyata, Kenaikan UMP DKI 5,1 % Hanya Bagi Perusahaan Mampu Saja, yang Tak Mampu Lagi
Dibahas Memangnya ada yang mampu? Ngga ada Nies.!! Kasian Buruh kena Prank lagi.!!
https://t.co/rZmRRAWTkN — Ferdinand Hutahaean (@FerdinandHaean3) December 27, 2021
Mantan politikus Partai Demokrat ini pun menilai Anies sedang nge-prank buruh.
"Kasian Buruh kena Prank lagi.!!" ucapnya.
Sebelumnya, Anies menerbitkan Kepgub itu dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan
ekonomi dan inflasi nasional guna menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh.
Dalam diktum ketiga Kepgub itu, Anies menyatakan pengusaha wajib menyusun dan
menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan
perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja
satu tahun atau lebih.
Kemudian diktum keempat dan kelima yakni pengusaha juga dilarang membayar upah lebih
rendah dari UMP 2022 dan pengusaha yang memberi upah lebih tinggi dari UMP 2022 itu dilarang
mengurangi atau menurunkan upah.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, diktum
keempat dan diktum kelima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan," demikian kutipan diktum keenam.
Dalam Kepgub itu, Pemprov DKI meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pemberian Kartu
Pekerja Jakarta dengan manfaat di antaranya bantuan layanan transportasi.
Selain itu, penyediaan pangan dengan harga murah dan biaya personal pendidikan bagi
buruh/pekerja dengan kriteria memiliki KTP daerah dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15
kali UMP dan tidak dibatasi oleh masa kerja.
Dengan terbitnya Kepgub hasil revisi itu, maka Kepgub sebelumnya yakni Nomor 1395 tahun
2021 tentang UMP 2022 dicabut dan tidak berlaku lagi.
Tag: anies baswedan Ferdinand Hutahaean UMP DKI Jakarta UMP DKI Jakarta DIrevisi
242
