Page 247 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 247

Judul               Sindir Anies Baswedan yang Naikkan UMP 5,1 Persen, Polikus PDIP:
                                    Jangan Permainkan Buruh
                Nama Media          pikiran-rakyat.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013331500/sindir-anies-
                                    baswedan-yang-naikkan-ump-51-persen-polikus-pdip-jangan-
                                    permainkan-buruh
                Jurnalis            Amir Faisol
                Tanggal             2021-12-27 15:15:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Ringkasan

              Politikus PDIP, Pandapotan Sinaga menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait UMP
              2022.  Ia  meminta  agar  tidak  mempermainkan  para  buruh.  Hal  itu  disampaikan  Pandapotan
              Sinaga dalam rapat di Komisi B bersama Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi
              (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah, Senin, 27 Desember 2021.



              SINDIR ANIES BASWEDAN YANG NAIKKAN UMP 5,1 PERSEN, POLIKUS PDIP:
              JANGAN PERMAINKAN BURUH

              Politikus PDIP, Pandapotan Sinaga menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait UMP
              2022. Ia meminta agar tidak mempermainkan para buruh.

              Hal  itu  disampaikan  Pandapotan  Sinaga  dalam  rapat  di  Komisi  B  bersama  Kepala  Dinas
              Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah, Senin,
              27 Desember 2021.

              "Buruh jangan dimain-mainkan, jangan berpolitik terhadap buruh," katanya.
              Ia  menuturkan  kalau  memang  revisi  UMP  2022  ini  ditetapkan  dengan  mengedepankan  azas
              keadilan semestinya dilakukan sejak awal, bukan dilakukan setelah ramai di media.

              Kalaupun sejak awal Pemprov Jakarta tidak ingin menggunakan PP 36 2021 sebagai penetapan
              formula UMP 2022, itu harusnya dilakukan sejak awal. Pasalnya, gubernur memiliki diskresi.

              "Kalau mau pencitraan, bapak bangun citra yang bagus bukan seperti ini jangan memanfaatkan
              buruh lah, kasihan buruh," tuturnya.

              Diketahui, Gubernur DKI Jakarta merevisi kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta
              menjadi Rp4.641.854 setelah sebelumnya hanya naik 0,85 persen atau sekitar Rp37.000.


                                                           246
   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252