Page 250 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 250
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebesar Rp4.641.854 per bulan," demikian bunyi Kepgub Anies tersebut.
UMP DKI Jakarta tahun 2022 ini berlaku per tanggal 1 Januari 2022 dan berlaku juga bagi pekerja
yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.
Pengusaha juga wajib Menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja
atau buruh dengan masa 1 tahun kerja atau lebih.
Dalam Kepgub tersebut juga menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari UMP DKI Jakarta 2022.
Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP DKI Jakarta tahun 2022 tersebut
dilarang untuk mengurangi maupun menurunkan upah.
Menurut Anies Baswedan keputusan ini selain mempertimbangkan sentimen positif dari kajian
dan proyeksi tersebut, juga didasari kajian ulang dan pembahasan kembali bersama semua
pemangku kepentingan.
Dengan tetap mempertimbangkan azas keberhati-hatian di tengah mulai berderapnya laju roda
ekonomi di wilayah DKI Jakarta .
"Dengan kenaikan Rp 225 ribu per bulan, maka saudara-saudara kita, para pekerja dapat
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari. Yang lebih penting adalah
melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli masyarakat atau pekerja tidak
turun," kata Anies Baswedan .
Anies Baswedan menegaskan, keputusan menaikkan UMP DKI Jakarta menjunjung asas keadilan
bagi pihak pekerja, perusahaan dan pemprov DKI Jakarta .
Sebagai gambaran, dia berkata pada tahun-tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan
UMP di DKI Jakarta selama 6 tahun terakhir adalah 8,6 persen.
Diketahui, sebelumnya, Anies Baswedan melayangkan surat nomor 533/-085.15 tentang Usulan
Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi ( UMP ) 2022 kepada Menteri
Ketenagakerjaan, pada 22 November 2021 lalu.
Melalui surat itu, Anies menyampaikan, kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang sebelumnya
hanya Rp37.749 atau 0,85 persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan.
"Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di DKI
Jakarta," ujar Anies Baswedan .
249
