Page 253 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 253
Judul Gubernur Anies Bersikukuh Revisi UMP 2022 Berasaskan Keadilan
Nama Media jakartanews.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://jakartanews.id/2021/12/27/gubernur-anies-bersikukuh-revisi-
ump-2022-berasaskan-keadilan/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-27 15:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Gubernur Anies Baswedan bersikukuh memenuhi asas keadilan dalam revisi Upah Minimum
Provinsi 2022, di tengah kepentingan pelaku usaha mengejar keuntungan dan kebutuhan
buruh/pekerja mencukupi kesehariannya.
GUBERNUR ANIES BERSIKUKUH REVISI UMP 2022 BERASASKAN KEADILAN
Gubernur Anies Baswedan bersikukuh memenuhi asas keadilan dalam revisi Upah Minimum
Provinsi 2022, di tengah kepentingan pelaku usaha mengejar keuntungan dan kebutuhan
buruh/pekerja mencukupi kesehariannya.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022, yang diteken Anies
R Baswedan 16 Desember 2021, ini menyebutkan upah yang mulai diberlakukan 1 Januari 2022
itu naik jadi Rp 4.641.854 kisaran 5,1%. Atau meningkat dari sebelumnya dengan skema
berdasar PP 36/2021 yang 0,8 persen atau naik Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935/bulan.
Kepgub menjelaskan juga pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah
di Perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai
pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP," tulis Kepgub Anies. Kebijakan
revisi UMP 2022 itu juga menyebutkan perusahaan yang melanggar ketentuan bakal dikenai
sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Beleid tersebut mengisyaratkan abai terhadap rencana Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi
(DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta, Nurjaman, yang diungkapkan kepada media
bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan atas beleid itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Kita akan lihat, mempelajari, mengkaji, berkoordinasi dengan semua pihak, semua leading
sektor, semua stakeholder," ujar Nurjaman kepada media, Selasa (21/12). "Kita akan bicarakan
setelah kita menerima pergubnya." Sebelumnya, kebijakan diskresi Gubernur Anies Baswedan
252
