Page 256 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 256
"Jawabannya terkait masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu pada PP No. 36
Tahun 2021," kata Andri saat ditemui wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin
(27/12/2021).
Andri mengatakan, surat jawaban dari Kemnaker diterima tanggal 18 Desember 2021 yang
kemudian diperkuat dengan balasan dari Kementerian Dalam Negeri pada 21 Desember 2021.
"Keluar surat jawaban dari Kemnaker tanggal 18 Desember, baru dilanjutkan surat dari
Kementerian Dalam Negeri, intinya tetap bahwa penetapan upah minimum mengacu pada PP
36," kata Andri.
Andri mengatakan, surat tersebut diterima dua hari setelah Anies menetapkan revisi kenaikan
UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.
Sebelumnya, Anies mengirim surat Nomor 533/-85.15 yang dibuat per 22 November 2021 lalu
ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, yang meminta peninjauan kembali
formula UMP Jakarta 2022.
Anies sudah meneken Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 tentang Upah
Minimum Provinsi Tahun 2022 yang menetapkan kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1
persen.
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebesar Rp4.641.854 (empat jutal enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh
empat rupiah) per bulan," tulis Anies pada Kepgub yang diteken 16 Desember 2021 lalu.
255
