Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 259

Judul               Anies di Atas Angin, Kemnaker Minta Gubernur DKI Tak Membelot soal
                                    UMP Jakarta 2022
                Nama Media          palembang.tribunnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://palembang.tribunnews.com/2021/12/27/anies-di-atas-angin-
                                    kemnaker-minta-gubernur-dki-tak-membelot-soal-ump-jakarta-2022
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-27 14:42:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk
              tidak membelot soal upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022. Hal ini terungkap melalui surat
              balasan yang dikirim Kemnaker.



              ANIES DI ATAS ANGIN, KEMNAKER MINTA GUBERNUR DKI TAK MEMBELOT SOAL
              UMP JAKARTA 2022

              SRIPOKU.COM - Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies
              Baswedan untuk tidak membelot soal upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022.

              Hal ini terungkap melalui surat balasan yang dikirim Kemnaker.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah
              mengatakan,  Kemnaker  meminta  Anies  Baswedan  untuk  tidak  membelot  dan  mematuhi
              Peraturan pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan kenaikan UMP .

              Menurut dia, surat dari Kemnaker itu diterima oleh Pemprov DKI pada 18 Desember 2021 lalu.

              "Keluar surat jawaban dari Kemenaker tanggal 18 Desember, intinya tetap bahwa penetapan
              upah minimum mengacu pada PP 36," kata Andri saat rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI
              Jakarta, Senin (27/12/2021).

              Andri mengatakan, surat tersebut datang dua hari setelah Anies memutuskan untuk merevisi
              kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.

              Surat tersebut tidak ditanggapi kembali oleh Pemprov DKI Jakarta.

              Andri mengatakan, kenaikan UMP 5,1 persen tidak mungkin diubah kembali.




                                                           258
   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264