Page 262 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 262
Namun pihak Kemnaker seperti melempar kewenangan ke Kementrian Dalam Negeri
(Kemendagri) untuk merespon surat yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
terkait kaji ulang besaran kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2022.
Diketahui sebelumnya, kenaikan UMP tahun 2022 telah ditetapkan sebesar 0,85 persen atau
senilai Rp37.700 pada tanggal 21 November 2021. Sehari setelah ditetapkan, Anies melayangkan
surat kajian tersebut ke Kemnaker.
"Nah waktu itu tanggapannya kementerian (Kemnaker) tidak akan menjawab yang menjawab
nanti Kementerian Dalam Negeri," ungkap Andri di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta,
Senin (27/12/2021).
Akhirnya dalam rentang waktu tersebut Pemprov DKI berinisiatif melakukan kajian perubahan
UMP yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021.
Pemprov DKI mengajak pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja untuk merundingkan revisi UMP DKI tahun
2022.
"Nah selanjutnya saya juga minta apa kajian atau survey. Kami juga minta pendapat dari
Bapenas dan terakhir kami mendapat rilis dari BPS terkait masalah pertumbuhan ekonomi dan
inflasi di angka 5,11 jadi begitu," ujar Andri.
Dari perundingan dan berbagai kajian atau survey akhirnya Pemprov DKI pada tanggal 19
Desember mengumumkan revisi kenaikan UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1 persen atau senilai
Rp225.66.
"Atas dasar itu jadi kami merevisi ya SK Gubernur lalu dengan melakukan revisi UMP dengan
menggunakan data BPS yaitu 5,1 persen," pungkasnya.
(yono).
261
