Page 264 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 264
Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Ditjen Binwasnaker dan K3 terus mendorong
peningkatan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP) guna memetakan kondisi
ketenagakerjaan.
Dirjen Binwasnaker dan K3 mengatakan WLKP Online juga saling terintegrasi untuk penerbitan
izin di Online Single Submission (OSS), Kementerian Investasi maupun penggunaan fasilitas
Sisnaker. Hal itu sebagaimana yang diterapkan dalam aplikasi Sistem Pelayanan Keselamatan &
Kesehatan Kerja atau TEMAN K3.
Pemanfaatan data WLKP ini membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan
di bidang ketenagakerjaan sesuai kriteria dan kondisi di masing-masing daerah/wilayah.
Data WLKP juga digunakan sebagai analisa potensi kebutuhan kesempatan kerja serta peluang
usaha berdasarkan jenis usia dan pendidikan. Manfaat sistem WLKP Online juga dirasakan oleh
para pekerja yang tercatat dalam sistem.
"PelaporanWLKP secara teratur dapat melihat indikasi apakah program kesejahteraan karyawan
sudah tercapai," ujar DirjenBinwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang.
Dalam sejumlah kesempatan, Dirjen Binwasnaker dan K3 selalu mengingatkan kepada para
stakeholder untuk bekerja sama agar kehadiran perluasan kesempatan kerja bermanfaat untuk
kenyamanan pekerja dan kelangsungan usaha.
Dirjen Binwasnaker dan K3 juga mengajak kepada para pengawas pusat dan daerah serta
pemangku kepentingan untuk tetap semangat dalam menerapkan K3 dan bersinergi serta
kolaborasi dalam penciptaan budaya K3 dan Pengawasan yang responsif-berkeadilan.
Pelaporan WLKP online diatur melalui peraturan turunan dari UU No. 7 Tahun 1981 tentang
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan yaitu Permenaker Nomor 4 tahun 2019 tentang
perubahan atas permenaker Nomor 18 tahun 2017 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di
perusahaan dalam jaringan (WLKP Online).
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, setiap perusahaan
memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan, menghentikan,
menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan. Setiap perusahaan wajib
melaporkan setiap tahun mengenai ketenagakerjaan kepada menteri atau pejabat yang telah
ditunjuk.
"Diharapkan implementasi WLKP Online secara menyeluruh dapat mewujudkan kondisi
ketenagakerjaan yang harmonis dan ideal," katanya.
263
