Page 269 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 269
Judul Anies Bakal Sanksi Perusahaan Tak Naikkan UMP 2022 5,1 Persen
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5872357/anies-bakal-sanksi-perusahaan-
tak-naikkan-ump-2022-51-persen
Jurnalis Tim detikcom
Tanggal 2021-12-27 14:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Kepgub Anies nomor 1517 (None) Perusahaan yang melanggar ketentuan dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
negative - Kepgub Anies nomor 1517 (None) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah
dari UMP
neutral - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Yang
disampaikan tidak ada pembicaraan perlu saya luruskan sudah ada pembicaraan, dengan Apindo,
Kadin, Serikat Pekerja
negative - Andriansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta)
Apindo, Kadin tetap PP 36 usulannya seperti itu. Setelah itu kalau dari unsur serikat karena sudah
ada rilis BPS naik jadi 5,1 persen, pertama kan 3,57 persen karena rilisnya belum keluar dari
nasional naik jadi 5,1 pertumbuhan dan inflasi nasional
negative - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Isi
jawabannya intinya tetap bahwa penetpan upah minmum mengacu pada PP 36. Tetap itu saja
jawabannya seperti itu. Jadi itu kronologinya
neutral - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Kita
mempunyai Undang-Undang khusus yang mempunyai kewenangan khusus Gubernur melakukan
keputusan strategis dan Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta adalah
Undang-Undang yang tidak diomnibuslawkan. Kedua proyeksi BI mencapai 4,7 persen sampai
5,5 persen, kajian kementerian BPN dan rilis BPS yang menunjukkan 5,1 persen
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meneken kepgub terbaru soal UMP DKI 2022 yang
naik 5,1 persen. Perusahaan yang melanggar ketentuan bakal disanksi.
268
