Page 274 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 274

KEMENAKER BARU JAWAB SURAT ANIES BASWEDAN SETELAH REVISI UMP DKI
              2022 DITEKEN
              TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan baru menjawab surat Gubernur DKI Jakarta
              Anies Baswedan setelah ditetapkan revisi upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022. Kepala
              Dinas  Tenaga  Kerja,  Transmigrasi,  dan  Energi  (Disnakertransgi)  Andri  Yansyah  menyebut
              Kemenaker baru melayangkan surat jawaban pada 18 Desember 2021.

              "Pak  Gubernur  mendapatkan  jawaban  dari  Menteri  Ketenagakerjaan  tanggal  18  Desember,
              diperkuat dengan jawaban dari Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Desember," kata dia di Gedung
              DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 27 Desember 2021.

              Sebelumnya, Anies melayangkan surat untuk Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 22
              November 2021. Dia meminta agar pemerintah pusat meninjau kembali formula penetapan UMP
              2022.

              Andri memaparkan telah meminta jawaban Ida ketika seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh
              Indonesia  dikumpulkan  pada  3  Desember.  Menurut  dia,  pemerintah  DKI  mempertanyakan
              formula  pengupahan  UMP  2022  lantaran  kala  itu  sedang  ramai  diprotes  buruh  di  Ibu  Kota.
              Kepada Andri, Ida menyebut tidak akan menjawab surat Anies.

              "Tanggapannya  Kementerian  tidak  akan  menjawab,  yang  menjawab  adalah  adalah  nanti
              Kemendagri," papar dia.

              Anies lantas meminta kajian dari Bank Indonesia ihwal pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Dari
              kajian itu tampak bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta naik 4,4 persen. Kemudian Badan Pusat
              Statistik (BPS) juga menerbitkan survei bahwa pertumbuhan ekonomi Ibu Kota naik dari 3,57
              persen menjadi 5,1 persen (year on year/yoy).

              Pemerintah DKI, dia melanjutkan, juga berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan yang terdiri
              dari perwakilan pengusaha dan serikat pekerja. Serikat pekerja sepakat agar UMP 2022 naik 5,1
              persen, karena mengacu pada data BPS. Sementara pengusaha juga tak masalah jika UMP naik
              5-10 persen, jika regulasinya mengatur demikian.

              "Kalau Apindo dan Kadin tetap mengatakan taat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021,"
              ujar Andri.

              Pada 16 Desember 2021, Anies Baswedan meneken Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun
              2021 tentang UMP DKI Tahun 2022. Kepgub ini menetapkan UMP 2022 yang direvisi senilai Rp
              4.641.854























                                                           273
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279