Page 278 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 278
Sementara jika merujuk pada PP 36/2021, kenaikan UMP DKI 2022 seharusnya cuma 0,85 persen
atau Rp37.749. "Kenaikan 5,1 persen tidak sesuai regulasi berlaku, PP 36/2021. Jadi, kalau ada
kepala daerah yang menaikkan di luar PP, apa tindakan pemerintah pusat?" ujarnya bertanya.
Kedua, menurut Sarman, keputusan Anies bikin buyar kepastian yang dibutuhkan dunia usaha.
Padahal, kepastian dianggap penting bagi pengusaha dan investor dalam memarkir bisnis di
Indonesia.
"Pemerintah seharusnya satu suara, pusat ke daerah. Jangan sampai aturan pusat dan daerah
berbeda-beda, nanti tidak ada kepastian," imbuh dia.
Ketiga, penetapan UMP DKI 2022 yang tak sejalan dengan PP memberi dampak yang bercabang
bagi keuangan perusahaan di kota metropolitan. Padahal, saat ini saja arus kas perusahaan
masih terbilang seret lantaran harus memenuhi pengeluaran akhir tahun, tetapi malah
dihadapkan pada penyesuaian UMP DKI yang berlaku mulai 1 Januari 2022.
"Artinya, ini tinggal beberapa hari lagi. Tapi nanti pengusaha jadi bingung harus bagi perhitungan
bayar iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan lain-lainnya bagi pekerja dengan acuan
yang mana," jelasnya.
Keempat, tidak semua sektor usaha mampu memenuhi aturan kenaikan UMP tersebut. Sebab,
belum semua sektor bisnis pulih dari dampak pandemi covid-19. Misalnya, pariwisata, hotel,
restoran dan kafe, hingga usaha hiburan. "Kalau pun ada yang sudah naik, itu masih merangkak,
belum pulih, pengusaha tetap merasa berat," jelasnya.
Kelima, Sarman khawatir keputusan Anies akan diikuti oleh kepala daerah lain. "Artinya, hanya
dengan kekuatan demo, bisa ubah kebijakan, khawatirnya akan berdampak ke provinsi lain
juga," ungkapnya.
Diketahui, Anies baru saja mengeluarkan aturan yang mengesahkan kenaikan UMP DKI 2022
menjadi Rp4.641.854 per bulan. Dalam aturan tersebut, ia meminta seluruh pengusaha di DKI
Jakarta menggunakan ketentuan UMP untuk pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja
kurang dari satu tahun.
Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Bila ada pengusaha yang
sudah memberikan upah lebih tinggi dari besaran UMP 2022, maka dilarang mengurangi atau
menurunkan pemberian upah kepada pekerja.
Sedangkan besaran upah untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun menggunakan
ketentuan struktur dan skala upah. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan ketentuan
tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan.
Bila ada perusahaan yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-
undangan.
277
