Page 280 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 280
Sebelumnya diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menolak keputusan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang merevisi penetapan kenaikan upah minimum
provinsi atau UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi sebesar 5,1 persen atau Rp 4.641.854.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait Apindo yang keberatan dengan
kenaikan UMP DKI.
Dikarenakan keberatan Apindo akan melayangkan upaya hukum dan berencana menggugat ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Anies, keputusan ini sudah masuk akal dan mengedepakan keadilan bagi semua.
Terlebih kenyataan bahwa DKI Jakarta tak memiliki UMP Kota dan UMP Kabupaten membuat
pengusaha harusnya menyadari kenaikan UMP DKI yang sebelumnya.
Dimana hanya naik 0,85 persen atau lebih kecil dari inflasi yang sudah mencapai 1,1 persen.
"Jadi ketika diputuskan dilevel provinsi maka itu final. Kalau provinsi lain ada UMP Provinsi lalu
ada upah minum kota dan upah minimum kabupaten yang bisa berubah tempat," ucap Anies di
Masjid Sunda Kelapa saat menghadiri Milad Ke-24 Jakmania, Minggu (19/12/2021).
"Kalau Jakarta satu kesatuan, karena itulah untuk memberikan rasa keadilan pada semua, bagi
buruh ada pertambahan pendapatan yang masuk akal, bagi pengusaha dengan pertambahan
pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, dia menjadi ukuran yang masuk akal, karena toh
biasanya naik 8,6 persen, sekarang malah 5,1 persen," jelasnya.
Tak hanya itu, formula sebelumnya memang sudah dikatakan Anies tidak cocok jika digunakan
di Ibu Kota.
Pasalnya kenaikan UMP biasanya merujuk juga dengan inflasi yang ada, atau dengan kata lain
kenaikan harus lebih besar dari inflasi di kita tersebut.
Terlebih, kata Anies, sebelum pandemi kenaikan UMP sudah mencapai 8,6 persen.
"Maka itu kami merasa formula yang diberikan kepada kami di provinsi indonesia khususnya di
Jakarta tidak memberikan rasa keadilan. Saya rasa pengusaha bisa merasakan kok bahwa nilai
pertambahannya berdasarkan formula sangat kecil," tutupnya.
279
