Page 285 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 285

Judul               Anies Kerek UMP 5,1%, Gaji Buruh DKI Kini Rp 4,64 Juta
                Nama Media          cnbcindonesia.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.cnbcindonesia.com/news/20211227133050-4-
                                    302340/anies-kerek-ump-51-gaji-buruh-dki-kini-rp-464-juta
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-27 13:34:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya resmi mengeluarkan aturan kenaikan upah minimum
              provinsi (UMP) Jakarta tahun depan. Adapun besaran kenaikan yang ditetapkan adalah 5,1%.
              Artinya, gaji para buruh di kawasan Ibu Kota kini menjadi Rp 4,64 juta per bulan.



              ANIES KEREK UMP 5,1%, GAJI BURUH DKI KINI RP 4,64 JUTA

              Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya resmi mengeluarkan aturan kenaikan upah
              minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun depan.

              Adapun besaran kenaikan yang ditetapkan adalah 5,1%. Artinya, gaji para buruh di kawasan Ibu
              Kota kini menjadi Rp 4,64 juta per bulan.

              Hal  tersebut  ditetapkan Anies  Baswedan  dalam  Keputusan  Gubernur  DKI  Jakarta  1517/2021
              tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022.

              "Menetapkan UMP 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 per
              bulan," tulis Anies dalam diktum pertama aturan tersebut, dikutip Senin (27/12/2021).
              Dalam keputusan itu, Anies mengancam kalangan pengusaha yang tidak menjalankan keputusan
              tersebut dengan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

              "Perusahaan yang melanggar ketentuan dalam diktum ketiga, keempat dan kelima dikenakan
              sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Anies.

              Selain itu, Anies juga meminta kepada kalangan pengusaha bisa membayar upah sesuai dengan
              kenaikan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

              "Pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  UMP  yang  ditetapkan  dalam  diktum
              kesatu," tulis Anies.




                                                           284
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290