Page 284 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Mirah menjelaskan bahwa asumsi kenaikan upah 7 persen-10 persen didasari oleh survei pasar
di 22 provinsi yang dilakukan pihaknya. Ia menyebut mengacu pada 60 item standar kebutuhan
hidup layak (KHL), angka kenaikan yang didapat adalah 7 persen-10 persen pada tahun depan.

"Menggunakan 60 KHL komponen hidup layak versi PP Nompr 78 Tahun 2015, kami survei pasar
dan acuan rujukan itu menemukan angka 7-10 persen," tambah Mirah.

Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Emelia Yanti Siahaan mengaku
mengapresiasi keputusan Anies, walau sebenarnya kenaikan tak sesuai harapan kalangan buruh.

Ia menyebut sejatinya buruh berharap UMP tahun depan di DKI bisa naik 10 persen. Ia menyebut
buruh layak mendapat kenaikan UMP 10 persen karena sudah dari tahun lalu gaji buruh tak naik.

Di sisi lain, selama pandemi pendapat buruh juga terdampak, misalnya dengan kebijakan
pemotongan gaji perusahaan. Mirisnya, bantuan yang diberikan kepada buruh pun minim.
Emelia menuturkan kalangan buruh hanya dapat bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian
Ketenagakerjaan. Itu pun, lanjut dia, diberikan untuk buruh yang masuk dalam kategori tertentu
saja.

"Kami apresiasi meski nilai kenaikan yang ditetapkan Pak Anies masih di bawah keinginan kawan-
kawan buruh. (10 persen) itu nilai yang pantas melihat 2 tahun terakhir pandemi buruh luar
biasa mengalami hantaman dampak pandemi," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022. Dengan begitu, Upah Minimum Provinsi
(UMP) DKI 2022 resmi naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan pada tahun depan.

"Menetapkan UMP 2022 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.641.854 per bulan," tulis putusan
kesatu aturan yang ditetapkan pada 16 Desember 2021 seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin
(27/12).

Anies menyatakan ketentuan besaran upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. Upah bisa
digunakan bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP," ungkap putusan keempat.

Sementara pengusaha yang sudah memberikan upah lebih tinggi dari besaran UMP 2022 dilarang
mengurangi atau menurunkan pemberian upah kepada pekerja.

Sedangkan besaran upah untuk pekerja dengan memiliki masa kerja lebih dari satu tahun
menggunakan ketentuan struktur dan skala upah. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan
ketentuan tersebut dengan memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan.

Bila ada perusahaan yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-
undangan. Di sisi lain, ketentuan besaran UMP DKI 2022 ini disebutnya sesuai dengan pedoman
pelaksanaan UMP selama pandemi covid-19.

"Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi
DKI Jakarta," jelas putusan ketujuh.
.

283