Page 279 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 279

Judul               Kemnaker Abaikan Revisi UMP DKI, Anies Baswedan Terbitkan
                                    Keputusan Gubernur yang Menaikkan Upah
                Nama Media          wartakota.tribunnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://wartakota.tribunnews.com/2021/12/27/kemnaker-abaikan-
                                    revisi-ump-dki-anies-baswedan-terbitkan-keputusan-gubernur-yang-
                                    menaikkan-upah
                Jurnalis            Yolanda Putri Dewanti
                Tanggal             2021-12-27 13:58:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif


              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517
              Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 2022. Dalam Keputusan Gubernur itu ditetapkan
              upah 2022 senilai Rp 4.641.854.


              KEMNAKER ABAIKAN REVISI UMP DKI, ANIES BASWEDAN TERBITKAN KEPUTUSAN
              GUBERNUR YANG MENAIKKAN UPAH

              WARTAKOTALIVE.COM,  JAKARTA  -  Gubernur  DKI  Jakarta  Anies  Baswedan  menerbitkan
              Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 2022.

              Dalam Keputusan Gubernur itu ditetapkan upah 2022 senilai Rp 4.641.854.
              "Menetapkan upah minimum provinsi tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854,"
              bunyi Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022.

              Orang nomor satu di Ibu Kota ini meneken Kepgub tersebut pada 16 Desember 2021.

              UMP Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai berlaku terhitung sejak
              tanggal 1 Januari 2022 dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari
              1 (satu) tahun.

              Adapun  disebutkan  dalam  Kepgub  tersebut,  pengusaha  wajib  menyusun  dan  menerapkan
              struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, dan
              produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja atau buruh dengan masa satu tahun kerja
              atau lebih.

              "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Pengusaha yang telah memberi
              upah lebih tinggi dari UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah," tulis Kepgub Anies.


                                                           278
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284