Page 287 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 287
Judul Kemnaker Minta Anies Tak Membelot soal Penetapan UMP Jakarta 2022
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/27/13295431/kemnaker-
minta-anies-tak-membelot-soal-penetapan-ump-jakarta-2022
Jurnalis Singgih Wiryono
Tanggal 2021-12-27 13:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans)
DKI Jakarta) Keluar surat jawaban dari Kemenaker tanggal 18 Desember, intinya tetap bahwa
penetapan upah minimum mengacu pada PP 36
negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Tidak ada kemungkinan direvisi lagi
Ringkasan
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah
mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menerima surat balasan dari
Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Dia
mengatakan, surat tersebut berisi permintaan agar Anies tidak membelot dan mematuhi
peraturan pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan kenaikan UMP.
KEMNAKER MINTA ANIES TAK MEMBELOT SOAL PENETAPAN UMP JAKARTA 2022
JAKARTA, - Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta
Andri Yansyah mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menerima surat
balasan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.
Dia mengatakan, surat tersebut berisi permintaan agar Anies tidak membelot dan mematuhi
peraturan pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan kenaikan UMP.
Surat dari Kementerian Tenaga Kerja ( Kemnaker ) tersebut diterima Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta pada 18 Desember 2021 lalu.
"Keluar surat jawaban dari Kemenaker tanggal 18 Desember, intinya tetap bahwa penetapan
upah minimum mengacu pada PP 36," kata Andri saat rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI
Jakarta, Senin (27/12/2021).
286
