Page 288 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 288
Andri mengatakan, surat tersebut datang dua hari setelah Anies memutuskan untuk merevisi
kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.
Surat tersebut tidak ditanggapi kembali oleh Pemprov DKI Jakarta. Andri mengatakan, kenaikan
UMP 5,1 persen tidak mungkin diubah kembali.
Pasalnya, Anies sendiri sudah mengeluarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517
Tahun 2021 yang menetapkan UMP Jakarta 2022 naik 5,1 persen.
"Tidak ada kemungkinan direvisi lagi," ujar dia.
Isi Kepgub Anies Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut sudah mengeluarkan Surat
Keputusan Gubernur terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen.
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebesar Rp4.641.854 (empat jutal enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh
empat rupiah) per bulan," tulis Keputusan Gubernur yang diteken Anies 16 Desember 2021.
Dalam keputusan tersebut, Anies juga meminta secara langsung agar pengusaha bisa membayar
upah sesuai dengan kenaikan yang ditetapkan oleh Anies
. "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU," tulis Anies. Anies mengancam bagi pengusaha yang tidak
menjalankan keputusan tersebut akan dikenakan sanski sesuai dengan peraturan perundangan.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum
KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan," tulis Anies.
287
