Page 293 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

neutral - Andriyansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta) Masalah posisi UMP DKI, UMP
diputuskan dia final harus dilaksanakan. Tapi kalau wilayah lain ada UMK, dan itu yang dipakai,
UMK itu harus lebih tinggi dari UMP, jadi kalau kita satu, dua persen, UMK bisa tiga sampai empat
(persen), kalau kita DKI Jakarta tetapkan UMP itu yang harus dijalankan. Dan terakhir insyaallah
UMP yang sudah kita revisi insyaallah memberikan rasa keadilan bisa meningkatkan daya beli
masyarakat

Ringkasan

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andriansyah menerangkan
kronologi Gubernur Anies Baswedan naikkan UMP 2022 jadi 5,1 persen. Andriansyah
mengatakan revisi UMP DKI jadi 5,1 persen sudah ada pembahasan dengan pengusaha hingga
pemerintah. Hal itu diutarakan dalam rapat di Komisi B DPRD DKI, Senin (27/12/2021).
Andriyansyah awalnya menyampaikan UMP DKI yang mengacu PP 36/2021 harus diumumkan
21 November 2022. Saat itu kenaikan UMP DKI hanya 0,85 persen.

ANAK BUAH ANIES JELASKAN KRONOLOGI UMP NAIK JADI 5,1%, SINGGUNG UU
KHUSUS DKI

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andriansyah menerangkan
kronologi Gubernur Anies Baswedan naikkan UMP 2022 jadi 5,1 persen. Andriansyah
mengatakan revisi UMP DKI jadi 5,1 persen sudah ada pembahasan dengan pengusaha hingga
pemerintah.

Hal itu diutarakan dalam rapat di Komisi B DPRD DKI, Senin (27/12/2021). Andriyansyah awalnya
menyampaikan UMP DKI yang mengacu PP 36/2021 harus diumumkan 21 November 2022. Saat
itu kenaikan UMP DKI hanya 0,85 persen.

"Sehari setelah pengumuman tersebut Gubernur mengeluarkan surat ke Kemenaker terkait
masalah kaji ulang. Karena Gubernur melihat 0,85 persen ini tidak layak dan tidak memenuhi
rasa keadilan karena kalau dibandingkan dengan UMP wilayah penyangga Bekasi 4,8 persen,
makanya Gubernur melayangkan surat," ucap Andriyansyah di hadapan dewan.

Anies, lanjut Andriyansyah, melakukan kajian ulang untuk UMP 2022 dengan mengacu pada data
BPS. Sebelum penetapan revisi UMP DKI, Pemprov melakukan sejumlah pertemuan, termasuk
dengan Kemenaker.

"Di situ saya pertanyakan surat Gubernur, karena hebohnya Gubernur Jakarta. Tanggapannya
Kementerian tak akan menjawab, yang menjawab Mendagri sampai terus akhirnya dalam
rentang waktu penetapan dan revisi terus terang saja kami terus lakukan koordinasi termasuk
sebelum dengan dewan pengupahan, bicara langsung dengan Apindo, dengan Kadin, gimana
nih tolong jawabannya termasuk serikat pekerja," paparnya.

DKI juga meminta kajian dari Bank Indonesia (BI) termasuk pendapatan Bapenas, sampai
mendapat rilis terbaru BPS terkait pertumbuhan inflasi. Data BPS terbaru itu yang dijadikan dasar
Pemprov DKI merevisi UMP DKI 2022 jadi 5,1 persen.

"Yang disampaikan tidak ada pembicaraan perlu saya luruskan sudah ada pembicaraan, dengan
Apindo, Kadin, Serikat Pekerja," tuturnya.

292