Page 298 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 298

Komisaris  Utama  yang  akrab  disapa  Ahok  itu  mengarahkan  agar  manajemen  melakukan
              koordinasi  dengan  stakeholders  eksternal,  seperti  pihak  berwenang,  pemerintah,  dan
              masyarakat.

              Selain itu, manajemen diminta untuk berkomunikasi secara persuasif dengan pekerja yang bukan
              merupakan anggota serikat pekerja agar tidak terpengaruh dengan ajakan mogok kerja.

              "Pastikan  seluruh  HC  di  Pertamina  Group  komunikatif,  responsif,  dan  solutif  atas  setiap
              pertanyaan  mengenai  SDM  dari  pekerja,  termasuk  klarifikasi  tentang  penempatan  jabatan,
              remunerasi,  serta  kebijakan  flexible  working  yang  saat  ini  sudah  dibatalkan,  dan  kalaupun
              dijalankan  maka  akan  ada  proses  komunikasi  lebih  lanjut  dengan  Pekerja,"  ujarnya  kepada
              Bisnis, Senin (27/12/2021).

              Di  samping  itu,  Ahok  meminta  manajemen  untuk  melakukan  pemetaan  terhadap  pengurus
              maupun anggota serikat pekerja yang bisa menjembatani diskusi lanjutan, baik tentang rencana
              mogok kerja maupun terkait perjanjian kerja bersama (PKB).
              Dia  pun  meminta  agar  seluruh  pekerja  Pertamina  Group  menerima  informasi  terkait  dengan
              upaya tersebut.

              Ahok menambahkan, manajemen diminta untuk memastikan proses negosiasi terkait dengan
              PKB untuk perlu diketahui oleh seluruh pekerja di lingkungan Pertamina yang akan dilakukan
              secara daring.

              "Apabila worst case terjadi mogok kerja, manajemen harus memastikan tidak ada operasional
              Obvitnas [Objek Vital Nasional], serta pelayanan BBM [bahan bakar minyak] kepada masyarakat
              yang terganggu," ujarnya.

              Sebelumnya, Juru Bicara FSPPB Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan pihak manajemen
              masih belum membuka jalur komunikasi secara langsung dengan serikat pekerja.

              Sementara  itu,  tuntutan  yang  diberikan  kepada  Kementerian  BUMN  juga  masih  belum
              mendapatkan tindak lanjut.

              Namun, Kementerian Ketenagakerjaan telah merespons tuntutan para serikat pekerja itu sejak
              2 hari surat tersebut dilayangkan. Dia mengatakan, Kemenaker langsung menindaklanjuti surat
              tersebut dengan mengundang para pihak terkait untuk bertemu.

              "Solusi  dari  Kemenaker,  akan  dilakukan  kembali  pertemuan  lanjutan  dalam  waktu  dekat,"
              ujarnya.
























                                                           297
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303