Page 295 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 295
Judul Kemnaker Bersikap Tegas, Abaikan Surat Revisi UMP DKI yang
Diajukan Anies Baswedan
Nama Media wartakota.tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://wartakota.tribunnews.com/2021/12/27/kemnaker-bersikap-
tegas-abaikan-surat-revisi-ump-dki-yang-diajukan-anies-baswedan
Jurnalis Fitriyandi Al Fajri
Tanggal 2021-12-27 13:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) enggan menjawab surat revisi upah minimum
provinsi (UMP) tahun 2022 yang dilayangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan . Hal itu
terungkap saat Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta klarifikasi Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah terkait revisi kenaikan UMP dari yang
awalnya 0,85 persen atau Rp 37.000 menjadi 5,1 persen atau Rp 225.000.
KEMNAKER BERSIKAP TEGAS, ABAIKAN SURAT REVISI UMP DKI YANG DIAJUKAN
ANIES BASWEDAN
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) enggan
menjawab surat revisi upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang dilayangkan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan .
Hal itu terungkap saat Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta klarifikasi Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah terkait revisi kenaikan UMP dari yang
awalnya 0,85 persen atau Rp 37.000 menjadi 5,1 persen atau Rp 225.000.
Dalam rapat itu, Andri mengungkapkan UMP direvisi karena adanya polemik di kalangan buruh
terhadap nilai UMP yang hanya naik 0,85 persen pada 21 November 2021 lalu.
Penetapan UMP itu tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1395 tahun 2021.
"Sehari setelah pengumuman tersebut Gubernur mengeluarkan surat kepada Kementerian
Ketenagakerjaan," ujarnya, Senin (27/12/2021).
"Jadi, sehari setelah diumumkan tanggal 21, pak gubernur mengirimkan surat terkait masalah
kaji ulang dengan nomor 533/85.15," imbuh Andri.
Andri mengatakan, alasan Anies ingin merevisi UMP 2022 karena dia melihat kenaikan sebesar
0,85 persen tidak layak dan tidak memenuhi rasa keadilan.
294
