Page 296 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 296
Anies membandingkan dengan kenaikan UMP di daerah tetangga yaitu Bekasi yang mampu
menaikan UMP sebesar 4,8 persen.
"Di sini Gubernur menyatakan bahwa intinya sebagai wakil pemerintah pusat menjalankan PP
(Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan) tersebut, tetapi sebagai
kepala daerah juga harus bisa merespon apa yang menjadi aspirasi warga masyaraka, makanya
pak Gubernur membuat surat tersebut," jelas Andri.
Beberapa hari kemudian, kata Andri, buruh menggelar demonstrasi besar-besaran di Balai Kota
DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada 27 November 2021 lalu.
Di hadapan para buruh, Anies mengklaim pihaknya masih menunggu jawaban dari Kemnaker
terkait usulan revisi kenaikan UMP.
"Tanggal 3 (Desember) kami Kadisnaker seluruh Indonesia dikumpulkan, dan disampaikan
bahwa masih menunggu kajian dari Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan," imbuhnya.
"Di situ saya juga menanyakan terkait surat kami, surat Gubernur mempertanyakan. Nah waktu
itu tanggapannya kementerian (Kemnaker) tidak menjawab, (tapi) yang menjawab nanti
Kementerian Dalam Negeri, yah sudah kami tunggu," tambah Andri.
Hingga kini, kata Andri, Pemerintah DKI terus berkoordinasi dengan stakeholder lain di antaranya
dengan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari pengusaha, pemerintah dan buruh. Andri
juga sudah berkomunikasi langsung dengan Apindo dan Kadin DKI Jakarta untuk meminta
jawabannya terkait kenaikan UMP tersebut.
"Sudah ada pembicaraan setengah kamar dengan Apindo, dengan Kadin, serikat pekerja,"
ungkapnya.
Dari itu, Andri mengklaim Apindo dan Kadin tidak mempersoalkan kenaikan UMP berkisaar 5-10
persen. Hanya saja, organisasi tersebut menegaskan tetap menjalankan Peraturan Pemerintah
PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
"Di situ (rapat setengah kamar) ketemulah angka tetap. Apindo dan Kadin bilang kami taat PP
36, kalau aturan 5 persen 10 persen it's okay. Bahkan, unsur serikat naik tuh tadinya 3,57 persen
naik jadi 5,1," kata Andri.
Di sisi lain, Pemerintah DKI juga meminta kajian dan survei dari Bank Indonesia (BI) dan Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait perekonomian di Jakarta. Pemerintah
daerah juga menanyakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta terkait pertumbuhan
ekonomi dan inflasi, sehingga kenaikan UMP yang cocok mencapai 5,1 persen.
"Atas dasar itu kami merevisi SK Gubernur dengan melakukan revisi UMP dengan menggunakan
data BPS itu 5,1. Tapi sekali lagi, perlu saya luruskan sudah ada pembicaraan dengan Apindo,
Kadin, Serikat Pekerja dan setelah itu kami kumpulkan di Dewan Pengupahan," jelas Andri.
295
