Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 301
Judul Anies Keluarkan Kepgub, UMP Jakarta 2022 Resmi Naik 5,1 Persen
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/27/12145181/anies-
keluarkan-kepgub-ump-jakarta-2022-resmi-naik-51-persen
Jurnalis Singgih Wiryono
Tanggal 2021-12-27 12:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut sudah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur
terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen. Hal tersebut diungkapkan
oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri
Yansyah saat rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12/2021).
ANIES KELUARKAN KEPGUB, UMP JAKARTA 2022 RESMI NAIK 5,1 PERSEN
JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut sudah mengeluarkan Surat Keputusan
Gubernur terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 5,1 persen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi
(Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah saat rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin
(27/12/2021). "Sudah (dikeluarkan)," kata Andri. Keputusan Gubernur DKI Jakarta diberikan
Nomor 1517 Tahun 2021 yang menetapkan kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen.
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebesar Rp4.641.854 (empat jutal enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh
empat rupiah) per bulan," tulis Keputusan Gubernur yang diteken Anies 16 Desember 2021.
Dalam keputusan tersebut, Anies juga meminta secara langsung agar pengusaha bisa membayar
upah sesuai dengan kenaikan yang ditetapkan oleh Anies.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU," tulis Anies.
Anies mengancam bagi pengusaha yang tidak menjalankan keputusan tersebut akan dikenakan
sanski sesuai dengan peraturan perundangan.
"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, diktum
KEEMPAT dan diktum KELIMA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan," tulis Anies.
300
