Page 272 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 272
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersurat ke Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah berkenaan dengan penatapan UMP 2022 yang menimbulkan penolakan dari sejumlah
elemen buruh.
Anies Baswedan mengusulkan Menaker Ida Fauziyah untuk dapat meninjau kembali formula
penetapan Upah Minimum Provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dia meminta formula penetapan upah agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan
industrial yang harmonis.
"Sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud," ujarnya.
Salah satu yang menjadi alasan Anies Baswedan bersurat kepada Menaker Ida Fauziyah adalah
Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Oleh karena itu, kata dia Upah Minimum Provinsi menjadi ketetapan final yang berlaku di semua
wilayah kota/kabupaten.
Sementara belum ada formula penetapan UMP yang baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sedang melakukan pengkajian ulang penghitungan UMP tahun 2022 dan pembahasan kembali
dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi Keputusan Gubernur.
Tujuannya kata dia, agar prinsip keadilan bisa dirasakan oleh seluruh seluruh pihak tidak
terkecuali buruh.***.
271
