Page 265 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 265
Judul Revisi UMP Dilakukan Anies Mengacu Pada Tiga Aturan
Nama Media moeslimchoice.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.moeslimchoice.com/read/2021/12/27/57125/revisi-ump-
dilakukan-anies-mengacu-pada-tiga-aturan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-27 14:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Revisi upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022 diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansah tak mengacu Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
REVISI UMP DILAKUKAN ANIES MENGACU PADA TIGA ATURAN
Revisi upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2022 diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansah tak mengacu Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Tapi, kenaikan dilakukan dengan mengacu 3 aturan. Andri mengatakan 3 aturan itu sudah
tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum
Provinsi 2022 yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 16 Desember 2021.
Tiga aturan itu yakni; UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, UU
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain tiga aturan itu, kenaikan juga dilakukan dengan pertimbangan lain.
"Berdasarkan pertimbangan, proyeksi dari BI, tanggapan Bappenas, lalu angka yang dikeluarkan
dari BPS. Rilis BPS data nasional menyebutkan 5,1 pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dan itu
selama ini yang dipakai," kata Andri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12).
Ia menambahkan pertimbangan itu berbeda jika dibandingkan dengan yang digunakan dalam
SK Gubernur Nomor 1395. Dalam SK UMP yang belum direvisi itu, Anies masih menggunakan PP
36/2021 sebagai acuan.
Namun, dalam SK yang baru ini, Anies tidak mencantumkan PP 36/2021 sebagai acuan hukum.
264
