Page 254 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 254
itu diapresiasi pengamat kebijakan publik, Rinaldi Rais. Katanya, beleid itu menampilkan sikap
obyektif sosok negarawan sejati dilatari tujuan agar keputusan yang diambil benar-benar tepat
dan tidak merugikan siapapun.
"Kajian keputusan itu bisa diyakini memiliki target yang prospektif, setelah mempertimbangkan
manfaat & mudharat bagi orang banyak ketimbang sekelompok kepentingan," ujar Rinaldi Rais,
juga penulis Catatan Tercecer itu, jakartanews.id (Senin,20/12). "Anies sepertinya siap digugat."
Kronologi revisi UMP Revisi UMP dari 0,85% menjadi Rp 37.749/bulan, sesuai Pergub 1395/2021,
menjadi 5,1% menjadi Rp 225.667/bulan, sesuai Pergub 1517/2021, bagi Andriansyah selaku
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, sudah ada pembahasan dengan
pengusaha hingga pemerintah.
"Perlu kami sampaikan bahwa sudah ada pembicaraan dengan Apindo, Kadin, dan serikat
pekerja, yang tetap usulannya mengacu PP 36/2021. Ini sekaligus meluruskan bahasan revisi
itu," urai Andriansyah sebelumnya yang mengungkap kronologi revisi UMP 2022.
Gubernur Anies Baswedan memerintahkan bawahannya untuk meminta kajian Bank Indonesia,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan mendapat rilis terbaru Badan Pusat Statistik
terkait pertumbuhan inflasi, yang dijadikan dasar Pemprov DKI merevisi UMP DKI 2022 jadi 5,1
persen. Semula pertemuan disepakati 3,57% sebelum keluar rilis terbaru BPS.
Revisi UMP 2022 diumumkan Gubernur Anies setelah diteken Kamis (16/12) kendati Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersikukuh tetap memberlakukan UU 11/2020 tentang Cipta
Kerja dan PP 36/2021 tentang Pengupahan, melalui suratnya Sabtu (18/12) sekaligus menjawab
surat Gubernur Anies bernomor 533/-085.15 tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula
Penetapan UMP 2022.
Surat bertanggal (Senin) 22 November 2021 itu berisikan kenaikan UMP sesuai PP 36/2021 masih
jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan lantaran peningkatan kebutuhan hidup
pekerja/buruh yang terlihat dari inflasi di DKI Jakarta.
"Kami mempunyai undang-undang khusus terkait kewenangan khusus Gubernur melakukan
keputusan strategis dan Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta adalah
Undang-Undang yang tidak di-omnibus law-kan," tutup Kadisnaker Andriansyah. (royke).
253
