Page 244 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

Judul Kemnaker-Kemendagri Minta UMP Ikuti PP 36, DKI Klaim Tak Buat
Putusan Sepihak
Nama Media detik.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5872492/kemnaker-kemendagri-minta-
ump-ikuti-pp-36-dki-klaim-tak-buat-putusan-sepihak
Jurnalis Anggi Muliawati
Tanggal 2021-12-27 15:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi) Jadi gini, jawaban
surat Pak Gubernur itu mendapatkan jawaban dari Menaker tanggal 18 Desember 2021 ya,
diperkuat dengan jawaban dari Mendagri tanggal 21 Desember 2021. Jawabannya, terkait
masalah mekanisme penetapan UMP 2022 agar mengacu pada PP 36

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnaker) Provinsi
DKI Jakarta) Tidak ada sepihak. Penetapan ini didasarkan pembicaraan di dewan pengupahan
yang dihadiri oleh unsur pemerintah, serikat dan pengusaha

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnaker)
Provinsi DKI Jakarta) Karena Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan, sepakat
atau tidak sepakat, angka yang dirumuskan di dewan pengupahan yang dihadiri oleh unsur
pemerintah, serikat, dan pengusaha. Pada saat pembahasan tidak ada kesepakatan bukan tahun
ini saja, tahun-tahun lalu juga tidak ada kesepakatan, apakah 2021 ada kesepakatan? Tidak, tapi
kami ikut membicarakan, makanya di sini dibilang 'wah sepihak', itu enggak

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnaker) Provinsi
DKI Jakarta) Pokoknya kami hanya menetapkan angka 5,1%, yaitu berdasarkan hal tersebut

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnaker) Provinsi
DKI Jakarta) Tidak ada kemungkinan revisi lagi. Tapi kami memberikan ruang. Di SK tersebut
ada ruang tuh, bagi pengusaha yang memang nggak tumbuh akan dibahas lagi di dewan
pengupahan, akan menggunakan upah seperti apa

neutral - Kepgub Anies (None) Menetapkan Upah Minimum tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus
Ibu Kota Jakarta sebesar Rp 4.641.854 per bulan

243