Page 237 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

"Artinya berdasarkan pertimbangan satu proyeksi dari BI, tanggapan Bappenas, lalu angka yang
dikeluarkan dari BPS. Rilis BPS data nasional menyebutkan 5,1 (persen UMP) pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. Dan itu selama ini yang dipakai," ucapnya.

Meski demikian, dia menilai penetapan nilai UMP tidak dilakukan secara sepihak. Pihaknya sudah
membicarakan revisi UMP bersama dewan pengupahan yang terdiri dari unsur buruh dan
pengusaha.

Namun memang, tidak pernah ada kesepakatan dari dewan pengupahan karena hasil
pembahasannya hanya bersifat rekomendasi. Akhirnya, Anies sendiri yang melakukan penetapan
setelah mempertimbangkan sejumlah hal.

"Pak Gubernur sesuai dengan ketentuan harus menetapkan sepakat atau tidak sepakat, angka
yang dirumuskan di dewan pengupahan antara pemerintah, asosiasi, dan serikat itu harus
diputuskan. Dan selama ini tidak ada kesepakatan," pungkasnya.

Cuma Buat Pencitraan Anies Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga kembali
mengritik kebijakan Anies Baswedan yang menaikkan angka UMP 2022. Ia menilai tindakan Anies
itu sekadar bertujuan pencitraan saja.

Menurut Pandapotan, seharusnya untuk menetapkan UMP, sudah ada aturannya, yakni
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021. Regulasi ini bersifat tetap dan tidak hanya
berdasarkan persepsi semata.

Berdarkan regulasi itu, seharusnya UMP 2022 hanya naik 0,85 persen atau Rp37.749 jadi
Rp4.453.935 persen. Sedangkan, Gubernur Anies Baswedan melakukan revisi hingga akhirnya
UMP naik jadi Rp4.461.854 atau bertambah 5,1 persen atau Rp225.667 dari sebelumnya.

"Jadi maksudnyaya gini saya mau perjelas dasar bapak menaikan ke 5,1 persen itu apa? Kalau
hanya bapak memakao persepsi kenapa gak 10 persen? Itu kan persepsi," ujar Pandapotan saat
rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (27/12/2021).

Menurut Pandapotan, angka UMP yang dinaikkan 5,1 persen itu, masih banyak kelompok
pengusaha yang tidak menyanggupinya. Bahkan, dikhawatirkan perusahaan mereka akan tutup
karena tak mampu menaikan UMP sesuai aturan Anies.

"Pak hari ini banyak buruh yang menginginkan hanya ingin kerja. Kalau kenaikan UMP bikin
perusahaannya tutup gimana ?" tanya Pandapotan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi), Andri Yansyah yang hadir dalam rapat.

236