Page 235 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 235

"Pada saat pembahasan tidak ada kesepakatan bukan tahun 2021, tahun-tahun lalu juga tidak
              ada kesepakatan, apakah 2021 ada kesepakatan? tidak. Tapi kami ikut membicarakan," kata
              Andri saat rapat bersama Komisi B DPRD, Senin (27/12).

              Andri juga mengatakan, pembahasan upah telah melibatkan dewan pengupahan yang terdiri
              dari; unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah.

              Bahkan,  pembahasan  dengan  Apindo  dan  Kadin  sebagai  asosiasi  pengusaha  telah  dilakukan
              beberapa kali. Pertemuan dilakukan secara daring. Andri mengklaim memiliki rekaman siapa saja
              pihak Apindo dan Kadin menyampaikan suara mengenai pengupahan baru di 2022.

              Dari rangkaian pembahasan, Andri mengaku tidak ada kesepakatan nilai tentang UMP. Asosiasi
              pengusaha itu bergeming agar penerapan UMP mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021.

              Andri memastikan tidak ada revisi dari Pemprov DKI Jakarta atas kenaikan upah 5,1 persen yang
              sudah ditetapkan. Bagi perusahaan yang tidak mampu menerapkan UMP baru, Pemprov DKI
              memberikan kesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut.

              "5,1  tidak  direvisi  kembali,  tetapi  dalam  SK  tersebut  diberikan  ruang  terhadap  perusahaan-
              perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan pada saat pandemi Covid-19. Seperti tahun
              kemarin," pungkasnya.

              Andri juga menegaskan Pemprov DKI tidak akan merespons Kementerian Tenaga Kerja atas
              keputusan DKI tentang kenaikan UMP 5,1 persen.
              "Kita tidak bsa menanggapi surat Kemenaker karena kan kami sudah melakukan diskusi panjang
              dan sudah memutuskan 5,1 persen," tandasnya.

              2 dari 2 halaman Pertimbangan Pemprov DKI Sebagaimana diketahui, pertimbangan Pemprov
              meningkatkan persentase UMP 2022 yaitu; Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, rerata
              inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08 persen. Adapun, rerata inflasi
              nasional selama Januari - November 2021 sebesar 1,30 persen.

              Sementara  itu,  dalam  kurun  waktu  6  tahun  terakhir  (2016-2021)  rerata  kenaikan  UMP  DKI
              Jakarta  dengan  mempertimbangkan  nilai  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  nasional  adalah
              sebesar 8,6 persen.

              Kemudian, proyeksi Bank Indonesia yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, proyeksi
              pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4,7 persen sampai dengan 5,5
              persen, untuk inflasi akan terkendali pada posisi 3 persen (2-4 persen).

              Berdasarkan  proyeksi  Institute  For  Development  of  Economics  and  Finance  (Indef)
              memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 4,3 persen.

              [ray].
















                                                           234
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240