Page 310 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 310
Judul UMP Jakarta, Anies Baswedan Sejatinya Berpihak kepada Buruh
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1843215/ump-jakarta-
anies-baswedan-sejatinya-berpihak-kepada-buruh
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-12-27 11:54:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
PEMDA DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria (ARP) mengatakan, prinsip
penentuan upah minimun propinsi (UMP) Jakarta, yaitu terbaik bagi buruh, pengusaha dan
masyarakat. Dari tiga subyek (buruh, pengusaha dan masyarakat), yang dapat terukur rasional
yaitu terbaik bagi buruh dan pengusaha. Sementara terbaik untuk masyarakat sangat sulit
menentukannya karena subyektif dan relatif.
UMP JAKARTA, ANIES BASWEDAN SEJATINYA BERPIHAK KEPADA BURUH
PEMDA DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria (ARP) mengatakan, prinsip
penentuan upah minimun propinsi (UMP) Jakarta, yaitu terbaik bagi buruh, pengusaha dan
masyarakat.
Dari tiga subyek (buruh, pengusaha dan masyarakat), yang dapat terukur rasional yaitu terbaik
bagi buruh dan pengusaha. Sementara terbaik untuk masyarakat sangat sulit menentukannya
karena subyektif dan relatif.
Variabel terbaik bagi masyarakat sebaiknya bukan pertimbangan utama, atau dikeluarkan saja
dari penentuan UMP Jakarta. Sebab, terbaik bagi buruh dan pengusaha, menurut hemat saya,
sudah termasuk terbaik bagi masyarakat. Karena itu, tulisan ini melihat dari perspektif terbaik
bagi buruh dan pengusaha.
Sangat ideal pendapat ARP di atas. Itulah tujuan pemimpin mensejahterakan warganya. Pemda
DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Anies Baswedan (AB) mutlak mewujudkan kotanya
(Jakarta) maju dan bahagia warganya. Itulah salah satu janji politiknya ketika kampanye Pilkada-
2017 dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (termasuk buruh dan pengusaha),
utamanya bidang ekonomi.
Oleh karena itu, dalam penentuan UMP Jakarta, AB tidak boleh hanya mempertemukan,
memediasi, mendengar dan kemudian memutuskan UMP Jakarta atas dasar kemampuan
perusahaan dan usulan dari buruh.
309
