Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021

BERLAKU 1 JANUARI, UMP DKI RESMI RP 4,6 JUTAAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memantapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022
naik sebesar 5,1 persen. UMP 2021 DKI Jakarta sebelumnya berada di angka Rp 4.416.186.
Sehingga, angkanya setelah diputuskan naik adalah Rp4.641.854.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan, pihaknya
tidak akan kembali melakukan revisi terhadap Keputusan Gubernur (Kep-gub) DKI Jakarta Nomor
1517 Tahun 2022 tentang Revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022. Namun,
pihaknya akan memberikan ruang diskusi terhadap perusahaan-perusahaan jika dibutuhkan.

Dia melanjutkan, berbagai diskusi ke depannya soal kenaikan UMP DKI 2022 itu dipastikan masih
akan terbuka seperti tahun-tahun lalu. Namun, dia tak memerinci bagaimana mekanismenya
ataupun payung hukum yang akan menjadi dasar kepgub tersebut.

Andri tak menampik keputusan itu yang tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kendati demikian, Andri mengatakan, naiknya UMP DKI
berdasarkan pertimbangan proyeksi Bank Indonesia (BI), tanggapan Bappenas, dan angka-
angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Pokoknya kami hanya menetapkan
angka 5,1 yaitu berdasarkan tadi," ujarnya.

Dia menegaskan, pihaknya sudah mempertimbangkan dengan matang soal segala perhitungan
yang ada terkait UMP DKI 2022. Meskipun, pihaknya tak menampik jika dalam PP 36 Tahun 2021
tadi, setiap kepala daerah yang tidak mematuhi PP, akan dikenakan sanksi. "Sekali lagi kami
sudah pertimbangkan hal itu semua," ujar dia.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan telah meneken Keputusan Gubernur
(Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 tentang Revisi UMP DKI Jakarta 2022. "UMP DKI
Tahun 2022 mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 dan berlaku bagi pekerja
dengan masa kerja kurang dari satu tahun," kata Anies dalam kepgub yang diteken Kamis
(16/12) lalu.

Sebab itu, kata dia, dalam surat itu, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan
skala upah di perusahaan. Terutama, dengan memerhatikan kemampuan perusahaan dan
produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja. "Pengusaha dilarang membayar upah lebih
rendah dari UMP tadi," kata Anies.

Kendati demikian, pengusaha yang telah melebihi nilai UMP yang dimaksud tadi, dilarang
menurunkan atau mengurangi upah. Apabila terjadi pelanggaran, akan ditindak dengan sanksi
dan ketentuan per-undang-undangan.

Andri juga menampik jika dikatakan penetapan UMP DKI 2022 yang diputuskan sepihak. Menurut
dia, penetapan itu didasarkan pada pembicaraan di dewan pengupahan yang dihadiri oleh unsur
pemerintah, serikat, dan pengusaha, meskipun tidak ada kesepakatan yang dibuat di dalamnya.
'Tidak ada (keputusan) sepihak," kata Andri saat dipanggil ke rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta,
Senin (27/12).

Dia menegaskan, keputusan itu diketahui di antara para unsur yang terlibat di dewan
pengupahan DKI Jakarta. Keputusan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta dalam menetapkan
UMP naik 5,1 persen menurut dia, sesuai dengan ketentuan.

"Selama ini tidak ada kesepakatan soal itu, bukan hanya 2022 ini, tahun kemarin 2021, ada
kesepakatan enggak? Tidak ada. Artinya, kami tetap melibatkan dewan pengupahan, tetapi,
kesepakatan untuk tidak sepakat dalam setiap kali dewan pengupahan itu tetap dilaksanakan,"
kata dia.

35