Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 40
Judul DPRD DKI Dalami Dasar Kenaikan UMP
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg8
Jurnalis S-2
Tanggal 2021-12-28 05:34:00
Ukuran 91x235mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 22.750.000
News Value Rp 68.250.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Prasetyo Edi Marsudi (Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta) Jadi kami minta Pak
Andri Yansyah (Jepala Disnakertransgi) memberikan penjelasan sej-elas-jelasnya dengan
rasional terkait kenaikan UMP ini
positive - Prasetyo Edi Marsudi (Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta) Karena efeknya ini
sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil. Saya kasihan kepada buruh juga, tetapi
sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi pandemi yang sangat luar biasa. Nah kita
harus berikan yang rasional. Saya minta dasarnya apa kebijakan ini
neutral - Pandapotan Sinaga (Sekretaris Komisi B DPRD DKI) Kami tegaskan bahwa kami tidak
pernah menghalangi kenaikan upah buruh, yang kami pertanyakan prosesnya. Harus jelas aturan
mainnya, proses- nya untuk menentukan upah minimum
Ringkasan
Komisi B DPRD DKI Jakarta mendalami dasar revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI
Jakarta 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen dengan meminta pemaparan dari Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi).
DPRD DKI DALAMI DASAR KENAIKAN UMP
Komisi B DPRD DKI Jakarta mendalami dasar revisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI
Jakarta 2022 dari 0,8 persen menjadi 5,1 persen dengan meminta pemaparan dari Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi).
Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan, penjelasan
Disnakertrans diperlukan mengingat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan, mengamanatkan rata-rata kenaikan UMP hanya sebesar 1,09 persen.
39
