Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 41
"Jadi kami minta Pak Andri Yansyah (Jepala Disnakertransgi) memberikan penjelasan sejelas-
jelasnya dengan rasional terkait kenaikan UMP ini," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta,
Senin (27/12).
Penjelasan tersebut dibutuhkan, kata Prasetyo, karena masih banyak pengusaha yang belum
stabil keuangannya atau sedang berjuang pemulihan pasca pan-demi Covid-19. "Karena efeknya
ini sampai ke pedagang warteg dan usaha-usaha kecil. Saya kasihan kepada buruh juga, tetapi
sekarang kita juga harus sadar, kita baru menghadapi pandemi yang sangat luar biasa. Nah kita
harus berikan yang rasional. Saya minta dasarnya apa kebijakan ini," kata Prasetyo.
Di lokasi yang sama, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga meminta Disnakertransgi
secara gamblang memaparkan formula perhitungan dan acuan peraturan yang dipakai untuk
membuat kebijakan tersebut.
"Kami tegaskan bahwa kami tidak pernah menghalangi kenaikan upah buruh, yang kami
pertanyakan prosesnya. Harus jelas aturan mainnya, prosesnya untuk menentukan upah
minimum," katanya.
Dibahas Bersama
Sementara itu, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, penetapan UMP
tahun 2022 sudah dibahas oleh Dewan Pengupahan serta melibatkan unsur pemerintah, serikat
pekerja dan pengusaha.
"Meskipun saat pembahasan dengan Dewan Pengupahan tidak ada kesepakatan, tapi pak
Gubernur harus menetapkan.
Selain itu, Andri juga menjelaskan angka tersebut telah mengacu pada proyeksi Bank Indonesia
terkait pertumbuhan ekonomi, Institute For Development of Economics and Finance (Indef) dan
kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DKI
Jakarta Nomor 1517 tentang UMP tahun 2022 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan pada tanggal 16 Desember 2021. SK tersebut akan resmi berlaku pada tanggal 1
Januari 2022. jon/S-2
40
