Page 46 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 46

Judul               Saat Anies Langgar Aturan Pengupahan tapi Ancam Beri Sanksi
                                    Pengusaha.
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/05300021/saat-
                                    anies-langgar-aturan-pengupahan-tapi-ancam-beri-sanksi-pengusaha
                Jurnalis            Rakhmat Nur Hakim
                Tanggal             2021-12-28 05:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun
              2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (empat jutal enam ratus
              empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan

              neutral  -  Chairul  Fadhly  Harahap  (Kepala  Biro  Humas  Kemnaker)  Kemenaker  sangat
              menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang berlaku. Karena
              menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi menjadi acuan di
              negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai aturannya

              neutral - Hariyadi Sukamdani (Ketua Apindo) Ini strong messag e (pesan yang kuat) untuk Pak
              Gubernur (Anies) ya, tadi saya sampaikan ini melanggar lho
              negative  -  Haryadi  Sukamdani  (Ketua  Apindo)  Ini  jadi  catatan  tersendiri,  apalagi  kalau  mau
              nyapres, jadi catatan

              negative  -  Anies  Baswedan  (Gubernur  Dki  Jakarta)  Perusahaan  yang  melanggar  ketentuan
              sebagaimana  dimaksud  dalam  diktum  ketiga,  diktum  keempat  dan  diktum  kelima  dikenakan
              sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

              positive - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Jadi ini semua untuk memberi rasa
              keadilan. Memang ini (revisi kenaikan UMP) belum sesuai dengan PP 36

              neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Pengusaha kan ingin juga usahanya
              maju  dan  sukses  kalo  ingin  maju  dan  sukses  harus  menunjukan  keadilan,  harus  juga
              memperhatikan kesejahteraan karyawannya



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI
              Jakarta No. 1517 Tahun 2021 yang menetapkan kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen.
                                                           45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51