Page 48 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 48

Namun  Anies  tetap  bersikukuh  dengan  keputusannya  merevisi  besaran  kenaikan  UMP  DKI
              Jakarta sebesar 5,1 persen.
              Anies  pun  mengancam  akan  memberikan  sanksi  kepada  pengusaha  yang  tidak  mematuhi
              kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Ancaman sanksi tersebut tertulis dalam
              Kepgub yang disahkan Anies mengenai UMP Jakarta 2022.

              "Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, diktum
              keempat dan diktum kelima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
              undangan," tulis Anies dalam kepgubnya.

              Dalam diktum ketiga, Anies mewajibkan pengusaha menyusun dan menetapkan struktur dan
              skala  upah  di  perusahaan  masing-masing  sebagai  pedoman  upah  bagi  pekerja  atau  buruh
              dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

              "Diktum Keempat: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi
              sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu," tulis Anies.

              Pada  diktum  kelima,  Anies  melarang  pengusaha  untuk  mengurangi  atau  menurunkan  upah
              pekerja yang sudah diberikan lebih tinggi sebelum UMP ditetapkan.

              Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengakui revisi kenaikan upah
              UMP yang diputuskan Anies tidak sesuai PP No. 36 Tahun 2021.

              Namun keputusan tersebut, kata Riza, diambil untuk memenuhi rasa keadilan bagi para buruh
              yang kenaikan upahnya tak sepadan dengan tingkat inflasi.

              "Jadi ini semua untuk memberi rasa keadilan. Memang ini (revisi kenaikan UMP) belum sesuai
              dengan PP 36," ujar Riza.

              Riza mengatakan, Anies membuat formula baru untuk menyesuaikan revisi UMP DKI Jakarta.
              Tujuan membuat formula perhitungan baru itu agar rasa keadilan bisa tercapai.
              Upaya  untuk  merevisi  kenaikan  UMP  Jakarta  2022,  kata  Riza,  merupakan  bentuk  kebijakan
              Pemprov DKI untuk memberikan solusi yang terbaik bagi warga Jakarta.

              Keputusan tersebut juga dinilai bisa menghadirkan kesejahteraan untuk karyawan dan buruh
              perusahaan.

              "Pengusaha  kan  ingin  juga  usahanya  maju  dan  sukses  kalo  ingin  maju  dan  sukses  harus
              menunjukan keadilan, harus juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya," kata Riza.























                                                           47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53