Page 44 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 44
Sementara jika merujuk pada PP 36/2021, kenaikan UMP DKI 2022 seharusnya cuma 0,85 persen
atau Rp 37.749. "Jadi, kalau ada kepala daerah yang menaikkan di luar peraturan pemerintah
apa tindakan Pemerintah Pusat?" tanyanya.
Dia bilang keputusan Anies bikin buyar kepastian yang dibutuhkan dunia usaha. Padahal,
kepastian dianggap penting bagi pengusaha dan investor dalam memarkir bisnis di Tanah Air.
"Pemerintah seharusnya satu suara, Pusat ke Daerah. Jangan sampai aturan Pusat dan Daerah
berbeda-beda, nanti tidak ada kepastian," imbuh dia, bingung.
Kekecewaan pengusaha ditanggapi sinis Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia. Kata
Presiden Aspek, Mirah Sumirat, masih untung naiknya cuma 5 persen. Padahal tuntutannya 7-
10 persen.
"Menaikkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854 per bulan itu angka
kompromi," cecar Mirah, kemarin.
Kenaikan 5 persen saja sebenarnya tidak cukup bikin dapur ngebul. Tapi karena dia memahami
posisi sulit Anies yang banyak ditekan, khususnya dari Pemerintah Pusat, maka pihaknya
menerima keputusan kenaikan upah buruh DKI hanya 5 persen.
"Kalau ditanya angka ini cukup tidak cukup sesungguhnya kan kami mengusulkan 7-10 persen.
Tapi tentu saja kami memahami dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada,"
tegasnya.
Menurut dia, revisi upah buruh DKI merupakan buah dari kerja keras buruh yang sejak awal
turun ke jalan menyuarakan ketidakadilan. Tapi sayang, hanya mantan rektor Universitas
Paramadina saja yang berani merevisi upah buruh.
"Rupanya kepala daerah jarang sekali yang memiliki keberanian seperti Pak Anies untuk
membuat penetapan di luar yang diminta Pusat sebesar rata-rata 1,09 persen," tukasnya. u mm
43
