Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 47
Kepgub tersebut mewajibkan para pengusaha membayarkan upah pekerjanya pada 2022 sesuai
dengan ketentuan terbaru.
SAAT ANIES LANGGAR ATURAN PENGUPAHAN TAPI ANCAM BERI SANKSI
PENGUSAHA.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI
Jakarta No. 1517 Tahun 2021 yang menetapkan kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen.
Kepgub tersebut mewajibkan para pengusaha membayarkan upah pekerjanya pada 2022 sesuai
dengan ketentuan terbaru.
Adapun keputusan kenaikan UMP Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen tertulis dalam diktum
pertama.
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebesar Rp4.641.854 (empat jutal enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh
empat rupiah) per bulan," tulis Anies.
Kendati demikian, revisi besaran kenaikan UMP DKI itu tak berdasarkan persetujuan Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker).
Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap menegaskan, kenaikan UMP DKI pada
2022 telah bertentangan dengan formula baru dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Kemenaker sangat menyayangkan sikap tersebut yang menaikkan UMP tidak sesuai aturan yang
berlaku. Karena menurut hemat saya, selayaknya amanat undang-undang yang telah resmi
menjadi acuan di negara kita, menjadi bagian yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai
aturannya," kata dia.
Adapun berdasarkan penghitungan dengan PP No. 36 Tahun 2021, Kemnaker menetapkan rata-
rata kenaikan UMP sebesar 1,09 persen. PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu
merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Chairul pun mengatakan, Kemenaker akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri
untuk menindaklanjuti keputusan kepala daerah yang menetapkan UMP tidak sesuai aturan.
Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan Anies telah melanggar aturan saat merevisi UMP.
Dia mengatakan, dalam PP No. 36 Tahun 2021 tidak disebutkan ada revisi sehingga hasil final
kenaikan UMP 0,8 persen tidak boleh diubah menjadi 5,1 persen.
"Ini strong messag e (pesan yang kuat) untuk Pak Gubernur (Anies) ya, tadi saya sampaikan ini
melanggar lho," kata Hariyadi dalam konferensi pers virtual.
Hariyadi menyebut, apa yang dilakukan Anies akan menjadi catatan saat dia hendak melanjutkan
karir politiknya ke tingkat nasional.
Sebab Anies dinilai membuat regulasi berdasarkan tekanan-tekanan kelompok tertentu dan
bukan berdasarkan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.
"Ini jadi catatan tersendiri, apalagi kalau mau nyapres, jadi catatan," tutur Haryadi.
46
