Page 43 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 43
ANIES TAK BISA DITEKAN
MESKI diancam dan ditekan pengusaha, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tetap merevisi
kenaikan upah buruh 2022 menjadi 5.1 persen dari sebelumnya 0,85 persen. Sikap tegas Anies
ini memperlihatkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak bisa ditekan.
Keputusan Anies merevisi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 mendapat penolakan
dari para pengusaha. Pasalnya, dengan kenaikan 5,1 persen maka upah buruh naik Rp 200 ribu
menjadi Rp 4,6 juta dari kenaikan sebelumnya Rp 4.4 juta.
Pengusaha merasa revisi kenaikan upah buruh oleh Anies tidak memiliki dasar hukum. Padahal,
kata mereka, penetapan upah buruh sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apin-do) akan membawa
masalah upah ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka juga mengajak pelaku usaha
di Ibu Kota untuk tidak menerapkan revisi upah buruh yang diteken Anies sampai keluar hasil
PTUN.
Mereka juga mengadukan Anies ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam
Negeri. Para pengusaha meminta kedua kementerian itu menjewer Anies.
Apakah Anies takut dengan ancaman itu? Ternyata tidak bisa ditekan. Dia tetap meneken revisi
kenaikan upah buruh. Balikan Anies sudah meneken kenaikan upah buruh I6 Desember lalu.
Aturan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP
2022. Dengan keluarnya aturan ini, maka Kepgub Nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 2022
yang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
"Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
sebesar Rp 4.641.854 per bulan," tulis Anies dalam Kepgub yang dikutip, kemarin.
Ketentuan besaran upah tersebut berlaku mulai 1 Januari 2022. Sasar terhadap pekerja atau
buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP," lanjut keputusan keempat dalam
Kepgub.
Apabila ada pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari angka yang ditetapkan,
maka Anies melarang untuk mengurangi ataupun menurunkan. Pun, bila ada perusahaan yang
melanggar ketentuan dalam diktum ketiga, keempat dan kelima, maka akan dikenakan sanksi
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, ketentuan besaran upah buruh DKI 2022 ini disebutnya sesuai dengan pedoman
pelaksanaan upah buruh selama pandemi Covid-19. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (11IPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang
menuntut Ke-menaker merespons kebijakan Anies yang resmi menaikkan upah DKI pada tahun
depan. "Kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kem-naker segera meluruskan, dan beri
jalan tengahnya seperti apa," harap Sarman, kemarin.
Menurut Sarman. ada beberapa alasan mengapa Menaker Ida Fauziyah harus segera merespons
kepgub Anies terkait upah buruh DKI. Pertama, Anies nekat menetapkan besaran puah buruh
DKI 2022 tidak sesuai dengan pedoman pemerintah yang tertuang di PP No 36/2021 tentang
Pengupahan.
42
