Page 39 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 39
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum provinsi sebagaimana
dimaksud dalam diktum kesatu," tulis diktum keempat Kepgub DKI yang dikutip, Senin
(27/12/2021).
Dalam diktum kelima menyebutkan, pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari upah
minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, pengusaha dilarang mengurangi
atau menurunkan upah.
Diktum keenam menyatakan, perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam diktum ketiga, keempat, dan diktum kelima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Diktum ketujuh menyebutkan, pedoman pelaksanaan pembayaran upah minimum provinsi tahun
2022 selama masa pandemi Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
Kemudian, dalam diktum kedelapan, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kesejahteraan pekerja
melalui pemberian kartu pekerja Jakarta dengan manfaat berupa bantuan layanan transportasi,
penyediaan pangan dengan harga murah, dan biaya personal pendidikan.
Hal itu bagi pekerja/buruh dengan kriteria memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah dengan
besaran gaji paling besar senilai 1,15 kali UMP dan tidak dibatasi oleh masa kerja.
Sumber: Kontan.
38
