Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 37
Dia menyebutkan, semua unsur memang memiliki usulan masing-masing. Kendati demikian,
semuanya masih sebatas ada di berita acara
Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga, mengatakan,
pihaknya tidak pernah menghalangi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi
5,1 persen, alih-alih 0,85 persen sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021. Namun, yang dipertanyakan
pihaknya adalah proses kenaikan UMP tersebut yang dinilai minim kajian. "Sudah ada enggak
kajian untuk penentuan ini, enggak ada kajian kan dari pak Andri (Kadisnaker DKI---Red) sama
sekali?" kata Pandapotan saat mencecar Kadisnaker DKI di rapat Komisi B DPRD DKI.
Menurut dia, tidak akan jadi masalah jika Dia bahkan mampu melampaui Bekasi dalam persoalan
UMP. Kendati demikian, dia meminta ada kejelasan mekanisme dari Pemerintah Provinsi DKI
dalam menaikkan UMP tersebut. "Artinya pak, ini kan Pemprov DKI punya jajaran yang sangat
banyak, yang bisa meneliti, bisa lah buat kajian," ujar dia.
Dia kecewa pada Pemprov DKI yang baru membagikan dokumen Kepgub tentang revisi UMP DKI
Jakarta 2022. "Ada apa sebenarnya ditutup-tutupi, kenapa setelah rapat ini baru kita tahu SK ini
melanggar?" kata dia. zainurmahsir ramadhan ed:ar*di nuraminah
36
